JAKARTA, Lingkar.news – Calon presiden nomor urut 3 Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, mengatakan digitalisasi dan pembatasan uang kartal sebagai solusi untuk menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Pertama adalah digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang Rp100 juta itu mesti jadi komitmen,” kata Ganjar dalam acara Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Joeang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2024 malam.
Ganjar menerangkan digitalisasi tersebut bisa diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning. Komitmen untuk menjalankan digitalisasi itu juga wajib dilakukan demi menciptakan birokrasi yang transparan.
“Dan tentu saja transparansi anggaran. Transaksi yang jelas asal usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana, mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi,” ujarnya.
Ganjar juga mengatakan seorang pemimpin harus memimpin langsung pemberantasan korupsi di instansi yang dipimpinnya.
Oleh karena itu penguatan kelembagaan juga harus dilakukan antara lain koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Ganjar pun berharap KPK senantiasa menjaga independensinya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Apabila hal itu terlaksana maka pemberantasan korupsi bisa tancap gas tanpa bisa diintervensi oleh pihak manapun.
“Ketika KPK independen, menjaga independensi, dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting, tidak untuk diintervensi oleh siapa pun,” ujarnya.
Paku Integritas merupakan program KPK sejak tahun 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat untuk menguatkan komitmen antikorupsi dari para penyelenggara negara. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
