JAKARTA, Lingkar.news – Polemik pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang dinilai mengarah pada ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto memicu beragam respons di ruang publik.
Isu ini berkembang cepat dan menjadi perbincangan hangat, terutama di tengah dinamika politik nasional yang masih sensitif pascapemilu.
Dalam sejumlah pemberitaan, Saiful Mujani disebut menyerukan konsolidasi untuk menurunkan Presiden Prabowo, yang kemudian menuai kritik dari berbagai pihak. Pernyataan tersebut bahkan dinilai berpotensi kontroversial apabila dimaknai sebagai upaya di luar mekanisme demokrasi yang sah.
Menanggapi polemik ini, Wakil Ketua Umum DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) – Alumni Senat Mahasiswa (SM) Indonesia Bidang Hukum & Antar Lembaga, Tody Ardiansyah Prabu SH (TAP), menyampaikan pandangan yang cenderung netral namun kritis.
TAP menilai bahwa setiap pernyataan publik, terlebih dari tokoh intelektual, harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat , legitimate dan konstitusional.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa penyampaian kritik harus dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan interpretasi yang dapat memicu instabilitas politik di masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya membedakan antara kritik konstruktif dengan narasi yang berpotensi mendelegitimasi hasil demokrasi.
Dalam konteks ini, FABEM–SM melihat perlunya kehati-hatian dalam menyampaikan opini agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif dikalangan masyarakat yang beragam baik tingkat intelektualnya dan ekonominya .
Di sisi lain, FABEM–SM Indonesia juga mengapresiasi sikap pemerintah yang memilih tetap fokus bekerja di tengah polemik yang berkembang. Pihak Istana sendiri menyatakan bahwa Presiden Prabowo saat ini lebih memprioritaskan agenda strategis dan pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya.
TAP menilai pendekatan tersebut penting untuk menjaga stabilitas nasional. Ia menyebut bahwa polemik politik seharusnya tidak mengganggu jalannya pemerintahan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat serta suasana geopolitik yg berkembang sejauh ini.
Lebih jauh, FABEM Indonesia mendorong agar ruang diskusi publik tetap terbuka, namun diiringi dengan kedewasaan dalam berpendapat. Organisasi ini menilai bahwa peran akademisi, aktivis, dan tokoh publik sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi, bukan justru memperkeruh suasana.
Dalam perannya, FABEM–SM selama ini dikenal aktif mendorong literasi politik di kalangan mahasiswa dan alumni BEM di seluruh Indonesia. Melalui forum diskusi, kajian kebijakan, hingga advokasi, FABEM berupaya menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat, mahasiswa dalam proses demokrasi yang berjalan.
Polemik ini menurut FABEM, seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat budaya demokrasi yang sehat. Perbedaan pandangan tidak perlu dihindari, namun harus dikelola dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab.
FABEM–SM Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan dialog dan rasionalitas di tengah dinamika politik yang terus berkembang serta geopolitik yang dinamis sulit diprediksi.
FABEM–SM menekankan perlunya merawat keseimbangan antara kebebasan berpendapat , partisipasi, mengawal kebijakan publik yang berkeadilan kepada rakyat, penegakan hukum yang tegak lurus berkeadilan, investasi yang mudah, ekonomi rakyat yang tumbuh dan stabilitas nasional menjadi kunci utama dalam merawat demokrasi yang sehat menuju kesejahteraan kemakmuran peradaban bangsa.
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Basuki
