GRESIK, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gresik menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui upaya pencegahan dan penanggulangan kecurangan (fraud). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Gresik di Aula Mandala Bhakti Praja Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik, Kamis (6/8/2026).
“Program JKN telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu, pengendalian fraud dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi komitmen bersama, agar manfaat program ini dapat terus dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” harapnya.
Menurut Alif, komitmen Pemkab Gresik terhadap Program JKN telah dibuktikan melalui pencapaian Universal Health Coverage (UHC), termasuk pembiayaan kepesertaan JKN bagi peserta bukan penerima upah yang didaftarkan pemerintah daerah (PBPU BP Pemda).
“Pemkab Gresik berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan program jaminan kesehatan nasional, sebagai salah satu instrumen utama dalam memjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada perluasan kepesertaan, tetapi juga pada pengelolaan dana JKN yang transparan dan akuntabel.
“Komitmen pemerintah tidak berhenti pada perluasan kepesertaan dan penyediaan anggaran. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa seluruh dana yang dikelola dalam program JKN dimanfaatkan secara tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Pencegahan Fraud Tanggung Jawab Seluruh Pemangku Kepentingan Pemkab Gresik hingga Tenaga Kesehatan
Alif menambahkan, pencegahan fraud merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan hingga tenaga kesehatan.
“Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, penguatan sistem pengendalian internal peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan serta membangun budaya integritas di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh rumah sakit, puskesmas, klinik, dan mitra penyelenggara JKN di Kabupaten Gresik menjadikan integritas sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, berintegritas, profesional dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Mukhibatul Khusnah mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola Program JKN yang transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui peningkatan koordinasi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, fraud merupakan setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah dari penyelenggaraan Program JKN. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengelola program menjadi kunci pencegahannya.
“Peserta kegiatan terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, BPJS kesehatan, rumah sakit, Puskesmas, klinik, serta pengelola program JKN di Kabupaten Gresik,” pungkasnya.
Penulis: HMS
Editor: Redaksi
