JEMBER, Lingkar.news — Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jember terus menggenjot upaya pengentasan kemiskinan demi membidik target penerimaan anggaran tambahan dari pusat.
Sebagai langkah strategis, jajaran Pemkab Jember melakukan kunjungan kerja dan konsolidasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Rabu (30/9/2026), guna memenuhi kriteria teknis dan administratif Dana Insentif Fiskal.
Perkuat Kriteria Kinerja dan Administrasi Pusat
Rombongan Pemkab Jember dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, bersama jajaran instansi lintas sektor, mulai BPKAD, dinas sosial, bapperida, hingga TP3D.
Rombongan tersebut diterima langsung oleh Kepala Subdirektorat Sosial dan Budaya Ditjen Bangda Kemendagri, Wahyu Suharto.
Kepala Diskominfo Jember, Akhmad Helmi Luqman, menjelaskan bahwa agenda konsultasi ini berfokus pada pemenuhan kriteria serta syarat administrasi yang disyaratkan pusat terkait alokasi insentif fiskal daerah. Khususnya, indikator kinerja pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah pusat mengalokasikan insentif anggaran bagi daerah yang berkomitmen kuat serta menunjukkan kinerja nyata dalam menurunkan angka kemiskinan. Atas arahan Bapak Bupati, kami hadir langsung untuk berkonsultasi mengenai kelengkapan dokumen dan regulasi pendukung yang harus dipenuhi,” ujar Helmi.
Pemkab Jember Bidik Alokasi Dana Insentif Tahun 2027
Dia mengakui, terdapat sejumlah poin evaluasi teknis serta kelengkapan berkas administrasi yang perlu ditingkatkan agar Pemkab Jember dapat memenuhi kualifikasi penerima bantuan fiskal di masa mendatang.
Mengingat, pengalokasian anggaran insentif tahun 2026 telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemkab Jember kini membidik alokasi dana insentif pada tahun anggaran 2027.
“Penguatan ini tidak hanya dilakukan pada aspek aksi atau gerakan nyata di lapangan, tetapi juga harus dibarengi dengan kerapian dokumen pendukung yang membuktikan keseriusan Pemkab Jember dalam menangani kemiskinan secara akuntabel,” tambahnya
Sinkronisasi Data Lanjutan Bersama BPS RI
Selain berkoordinasi dengan Kemendagri, rombongan Pemerintah Kabupaten Jember yang dipimpin Kepala Dinas Sosial juga menyambangi Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Kunjungan tersebut membahas pemutakhiran data serta proses verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan pada kelompok Desil 1 dan Desil 2 agar program intervensi sosial yang dijalankan makin tepat sasaran.
Jurnalis: Lingkar.news Network
Editor: Asih
