JOMBANG, Lingkar.news – Polemik internal Nahdlatul Ulama (NU) mencuat setelah beredarnya risalah rapat yang berisi permintaan pemberhentian Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf. Menanggapi hal tersebut, putra pendiri NU asal Jombang, K.H. Mohammad Hasib Wahab Chasbullah, mendorong agar pihak-pihak terkait menempuh jalur islah demi meredakan ketegangan.
Putra K.H. Abdul Wahab Chasbullah itu menyayangkan beredarnya dokumen digital tersebut. Ia menegaskan bahwa di lingkungan NU tidak lazim ada pemecatan ketua umum tanpa mekanisme yang jelas.
“Kami prihatin ada informasi yang tidak solid diterima, sehingga terjadi risalah demikian. Mestinya ada ‘tabayun’ atau menjelaskan semua informasi yang diduga dari pihak yang dituduh,” katanya di Jombang, Jawa Timur, Minggu malam, 23 November 2025.
Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas itu juga mengungkap kabar bahwa Ketua Umum PBNU sempat dipanggil oleh Rais Aam dalam pertemuan tertutup.
Meski Gus Yahya telah memberikan penjelasan, alasan tersebut disebut belum dapat diterima pihak yang memanggil.
Risalah rapat kemudian beredar meski tanpa tanda tangan Katib Aam, padahal dokumen resmi harus ditandatangani Rais Aam dan Katib Aam.
“Ke depan, insyaallah sebagai dzurriyyah, putra putri pendiri dan cucu pendiri akan musyawarah bisa islahkan (damai),” ujar Gus Hasib.
Ia menambahkan pentingnya melibatkan kiai sepuh di Mustasyar NU agar persoalan dapat dicari jalan keluarnya.
“Harus ada upaya islah dengan kiai sepuh. Di lembaga Mustasyar NU itu, kiai sepuh masih banyak, kami ajak bagaimana ini solusinya jika tidak bisa dipertemukan,” tambahnya.
Polemik ini berawal dari Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar 20 November 2025 di Jakarta Selatan.
Dari 53 pengurus harian, 37 hadir dalam rapat yang salah satu hasil risalahnya memuat permintaan agar Gus Yahya turun dari jabatan ketua umum.
Salah satu faktor yang memicu keputusan itu berkaitan dengan pengundangan narasumber yang disebut berafiliasi dengan dukungan terhadap Zionisme.
Di sisi lain, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan tidak memiliki niat untuk mundur.
“Masa amanah yang saya terima dari Muktamar Ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dijalankan secara penuh,” ujarnya di Surabaya, Minggu dini hari.
Gus Yahya juga menyampaikan bahwa hingga kini ia belum menerima surat resmi apa pun terkait dinamika internal yang beredar.
Ia menegaskan tidak ada dokumen formal mengenai risalah rapat yang disebut meminta dirinya mundur.
Jurnalis: Ant
Editor: Rosyid
