BOGOR, Lingkar.news – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya tidak ingin masyarakat menjadi korban politik identitas pada Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya pada acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 17 Januari 2023.
“Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas,” kata Presiden Jokowi.
Ia mengingatkan, agar aparat TNI dan Polri tidak terlibat dalam politik praktis, serta meminta kepala dan pimpinan daerah memetakan potensi kerawanan pemilu.
“Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini? Salah siapa ini?,” tutur Presiden Jokowi.
Ia menekankan, semua pihak harus betul-betul memiliki sensitivitas di tahun politik dan sering turun ke lapangan. Sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan.
“Saya titip betul masalah ini,” tegas Presiden Jokowi.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta kepala daerah memastikan bahwa, semua pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk beribadah, sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
Ia menegaskan, jangan sampai ada peraturan wali kota atau instruksi bupati yang melarang pembangunan tempat ibadah. Sebab kebebasan beragama dan beribadah sudah dijamin konstitusi.
“Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir ‘sesusah’ itu kah orang yang akan beribadah? Sedih itu kalau kita mendengar,” ucap Presiden Jokowi. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
