JAKARTA, Lingkar.news – Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan partai-partai koalisi pengusung untuk membahas calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.
Yusril mengatakan, Prabowo kemungkinan akan menggelar pertemuan dengan partai-partai politik yang dahulu mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurutnya, terdapat sekitar 10 partai politik dalam koalisi pengusung tersebut, baik partai yang memiliki kursi di parlemen maupun nonparlemen.
“Beliau (Presiden) akan berbicara dengan partai koalisi, tetapi kami belum tahu. Tadi beliau mengatakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kapan pertemuan itu dilaksanakan sepenuhnya kami serahkan kepada beliau,” kata Yusril saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Rencana pertemuan dengan partai koalisi itu dibahas dalam pertemuan Yusril dan sejumlah pihak dengan Prabowo di Istana Merdeka pada Kamis sore.
Pertemuan tersebut juga membahas tahapan pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Prabowo di Istana Merdeka pada hari yang sama.
Dalam pembahasan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan bahwa lembaga tersebut membutuhkan waktu setidaknya tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan berbagai hal terkait proses penetapan wakil presiden pengganti.
Yusril menjelaskan, setelah surat dari MPR diterima Presiden, Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan calon wakil presiden kepada MPR.
“Prinsipnya disepakati bahwa setelah surat yang dikirim MPR diterima Presiden, diperlukan waktu 14 hari bagi Presiden untuk menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR,” ujarnya.
Meski partai-partai koalisi akan diajak berbicara, Yusril menegaskan penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo.
“Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” kata Yusril.
Ia menambahkan, Prabowo memiliki kewenangan sekaligus pertimbangan politik untuk menentukan sosok yang akan mendampinginya menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
“Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik, dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan tiga tahun ke depan lebih kurang dari sekarang,” tandas Yusril.
(Ant/Lingkar.news)
