JEMBER, Lingkar.news – Bupati Jember Muhammad Fawait menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (7/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Jember tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan tanggapan atas berbagai masukan fraksi, termasuk mengenai strategi penanganan kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menegaskan komitmennya menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan kemiskinan melalui instrumen belanja daerah.
Eksekutif dan legislatif sepakat pemanfaatan APBD perlu memberikan dampak ganda atau multiplier effect bagi masyarakat secara bertahap. Karena itu, penanganan kemiskinan tidak diarahkan hanya pada satu sektor.
Menurut Gus Fawait, strategi tersebut dirancang secara komprehensif melalui program jangka pendek, menengah, dan panjang. Seluruh intervensi akan bertumpu pada ketersediaan data yang valid agar program yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Untuk memastikan keakuratan data, serangkaian terobosan verifikasi dan validasi telah dijalankan secara bertahap dengan melibatkan para ASN Pemkab Jember pada kelompok desil 1. Selain itu, kolaborasi juga terjalin bersama mahasiswa KKN Kolaboratif yang berhasil memutakhirkan data serta mendeteksi puluhan ribu data warga miskin yang telah meninggal dunia,” ungkap Gus Fawait.
Setelah data diperbarui, strategi penanganan kemiskinan diklasifikasikan berdasarkan kondisi masyarakat, terutama kelompok usia produktif dan nonproduktif.
Bagi masyarakat miskin yang masih berada pada usia produktif, intervensi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi secara mandiri. Pemerintah menyiapkan pendekatan berupa pelatihan kerja dan bantuan wirausaha agar masyarakat memiliki peluang meningkatkan pendapatan.
Sementara itu, kelompok nonproduktif, termasuk lansia berusia 60 tahun ke atas, dinilai membutuhkan skema penanganan yang berbeda.
Untuk kelompok tersebut, bantuan sosial dan bantuan fisik menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjaga keberlangsungan hidup mereka.
Strategi pengentasan kemiskinan juga dirancang dalam jangka waktu berbeda. Untuk jangka panjang, Pemkab Jember mengarahkan investasi pada sektor pendidikan, antara lain melalui pemberian beasiswa dan pembangunan sekolah.
Investasi pendidikan tersebut diproyeksikan memberikan dampak dalam lima hingga 10 tahun mendatang. Adapun strategi jangka menengah diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak bagi masyarakat.
Sejumlah program yang disebut antara lain perbaikan penerangan jalan, revitalisasi pasar, hingga peningkatan fasilitas rumah sakit.
“Berkat kolaborasi yang kuat, angka kemiskinan absolut di Kabupaten Jember tercatat terus menurun dan ditargetkan mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun ke depan. Pemerintah daerah optimis sinergi bersama DPRD serta program pendukung seperti homecare dapat mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan,” tutur Gus Fawait.
Dalam rapat tersebut, penyampaian jawaban secara langsung dan fokus pada substansi persoalan juga dinilai lebih efisien dibandingkan sekadar membacakan teks formal.
Pendekatan interaktif tersebut diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal program pembangunan daerah, termasuk memastikan penggunaan APBD memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jurnalis: Agung
Editor: Basuki
