1792993404 pemkab gresik gandeng tni polri percepat pendataan perlinsos digital j1ffox 750x536 1

GRESIK, Lingkar.news – Pemkab Gresik menargetkan sebanyak 442.390 kepala keluarga (KK) terdata dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Pendataan ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data masyarakat dan mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Perlinsos Digital yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini melibatkan 300 peserta dari unsur TNI dan Polri, masing-masing sebanyak 150 orang.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengatakan, Perlinsos Digital menjadi instrumen pemerintah untuk memperbaiki dan memutakhirkan data kemiskinan agar kebijakan perlindungan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Menurutnya, terdapat perbedaan antara data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hasil verifikasi di tingkat desa, dan data yang tercatat dalam sistem kementerian.

Berdasarkan data BPS yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik mencapai 9,95 persen atau sekitar 130 ribu jiwa. Sementara itu, hasil verifikasi di tingkat desa diperkirakan mencapai sekitar 140 ribu jiwa. Adapun data kelompok desil 1–4 dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disebut mencapai sekitar 500 ribu jiwa.

“Perbedaan data ini menjadi salah satu alasan kita mempercepat pelaksanaan Perlinsos Digital. Kita ingin seluruh data masyarakat dapat terhubung dan diverifikasi melalui sistem sehingga penentuan penerima bantuan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.

Alif menjelaskan, Perlinsos Digital memungkinkan proses verifikasi dengan menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga. Dengan demikian, penilaian kelayakan masyarakat untuk mengakses program perlindungan sosial dapat dilakukan berdasarkan data dan mekanisme verifikasi yang berlaku.

Untuk mencapai target pendataan, ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri. Para agen Perlinsos Digital diminta tidak hanya mendata warga yang selama ini diketahui membutuhkan bantuan, tetapi juga mendorong seluruh kepala keluarga untuk melakukan pendaftaran.

“Proses pendaftaran tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi penerima bantuan. Penentuan kelayakan tetap dilakukan melalui sistem dan tahapan verifikasi yang berlaku,” jelasnya.

Pemkab Gresik Minta Para Agen Aktif Lakukan Pendataan

Alif juga meminta para agen aktif melakukan pendataan di masyarakat. Aktivitas agen dan jumlah pendaftar di setiap kecamatan akan dipantau melalui portal yang disediakan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Selain pendataan, peserta didorong melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gresik guna mendukung kelancaran proses verifikasi.

Sementara itu, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Gresik AKP M. Nur Setyabudi, yang mewakili Kapolres Gresik, menekankan pentingnya pemahaman agen mengenai tugas dan tanggung jawab, pendataan serta pemetaan warga yang membutuhkan perlindungan sosial, dan koordinasi lintas sektor.

Ia juga mengingatkan para agen untuk memastikan keakuratan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai persyaratan dan mekanisme pengajuan bantuan, serta melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan data maupun pungutan liar.

Para agen juga diminta mengutamakan pelayanan yang humanis dan berkeadilan, menyampaikan laporan berkala berdasarkan fakta dan data, serta menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas.

Bimtek tersebut menghadirkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Umi Khoiroh dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Gresik Muhammad Hari Syawaludin sebagai pemateri. Kegiatan dipandu Farida dari Bidang Jaminan Sosial.

Pemkab Gresik berharap sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dapat mempercepat pendataan seluruh kepala keluarga. Langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas data perlindungan sosial sekaligus mendukung penyaluran bantuan yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Penulis: HMS

Editor: Redaksi