SURABAYA, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menegaskan komitmen dalam menjaga kerja sama ekonomi bersama perusahaan-perusahaan asal Jepang yang berinvestasi di wilayah Jatim.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan pihaknya akan terus mengawal kebutuhan perusahaan Jepang melalui forum pertemuan antara kedua pihak yang difasilitasi oleh Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Surabaya.
“Melalui pertemuan yang lebih intens antara Pemprov dan para investor Jepang di Jatim, diharapkan dapat menghasilkan solusi untuk permasalahan dan tantangan yang kerap ditemui,” kata Khofifah, dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Sabtu (31/1/2026).
UMK dan Regulasi Jadi Sorotan Investor
Dalam pertemuan antara Pemprov Jatim, Konjen Jepang Surabaya serta perwakilan perusahaan Jepang di Surbaya, Jumat (30/1/2026) malam, Khofifah menjelaskan ada sejumlah permasalahan dan tantangan yang kerap disampaikan perusahaan kepada Pemprov Jatim.
Beberapa di antaranya adalah tingginya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di sejumlah wilayah industri seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.
Selain itu, terdapat pula permasalahan operasional perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Khofifah berharap melalui pertemuan-pertemuan yang lebih intens ke depannya, seluruh pihak dapat merumuskan solusi terbaik demi melindungi produktivitas kegiatan ekonomi di Jawa Timur.
“Kami berharap perekonomian di Jawa Timur tidak tersendat oleh permasalahan dan tantangan yang muncul. Maka pertemuan seperti ini dirasa penting dalam memastikan dan menjaga kepercayaan investor,” kata Khofifah.
147 Perusahaan Jepang Berinvestasi di Jatim
Sementara itu Konsul Jenderal Jepang di Surabaya Takonai Susumu menyebut terdapat 147 perusahaan asal Jepang yang berinvestasi di Jawa Timur, yang didominasi sektor manufaktur sebanyak 93 perusahaan.
Ia berharap dengan usulan intensifikasi pertemuan antara Pemprov Jatim dan para investor melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat menjadi angin segar dalam menjaga kepercayaan investor saat hendak berinvestasi di Jawa Timur.
“Tentu para perusahaan Jepang sangat senang dengan usulan tersebut. Mereka berharap pertemuan di masa mendatang itu dapat mempererat kerja sama ekonomi antara Jepang dan Indonesia,” kata Takonai.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
