SURABAYA, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berhasil meraih peringkat satu nasional Indeks Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2025 dengan skor 90,13, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian tersebut sebagai bukti konsistensi penguatan tata kelola data di lingkungan Pemprov Jatim.
“Alhamdulillah, Jawa Timur berhasil meraih peringkat satu nasional Indeks Satu Data Indonesia Tahun 2025. Lonjakan nilai indeks ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola data yang kita lakukan berjalan konsisten dan memberikan hasil nyata,” ujar Khofifah, Selasa (13/1/2026).
Skor Indeks SDI Jatim Naik Signifikan
Capaian Jawa Timur ditetapkan melalui surat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Nomor 25406/D.03/PP.08/12/2025 tertanggal 31 Desember 2025.
Nilai Indeks SDI Jatim meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 76,96. Dengan skor 90,13, Jatim menempati posisi teratas nasional, mengungguli provinsi lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai bagian dari indikator Prioritas Nasional 7 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Penilaian mencakup tiga domain utama, yakni kebijakan dan kelembagaan, penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta kepemimpinan data (data leadership).
Khofifah: Kebijakan Harus Berbasis Data Akurat
Khofifah menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Oleh karena itu, Satu Data Indonesia menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pembangunan tepat sasaran.
“Transformasi digital pemerintahan tidak akan berjalan optimal tanpa data yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Satu Data Indonesia memastikan setiap kebijakan benar-benar berbasis data,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola data juga mendorong budaya kerja berbasis data di lingkungan birokrasi, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi pembangunan.
Pemprov Jatim Perkuat Kolaborasi dan SDM
Pemprov Jawa Timur berkomitmen menjaga keberlanjutan capaian tersebut melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem pendukung, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Tantangan ke depan adalah memastikan Satu Data Indonesia benar-benar menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkas Khofifah.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
