GRESIK, Lingkar.news – Pemkab Gresik menggandeng perusahaan, forum CSR, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil untuk mempercepat penanganan persoalan sanitasi dan akses air minum layak di wilayahnya.
Kolaborasi tersebut diarahkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga penyatuan data, pemetaan wilayah prioritas, penguatan pengelolaan layanan, hingga perubahan perilaku masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman mengatakan, keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena kemampuan anggaran pemerintah daerah tidak cukup untuk menangani seluruh kebutuhan infrastruktur dasar.
“Anggaran pemerintah daerah tidak mungkin menyelesaikan semuanya sendiri. Karena itu, kolaborasi menjadi penting, terutama dengan perusahaan melalui program CSR, untuk mempercepat penuntasan persoalan air bersih dan sanitasi,” ungkap Sekda Washil.
Hal itu disampaikan Washil saat menghadiri Stakeholder Forum dan Sharing Session 2 Program Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak yang digelar Cempaka Foundation di Hotel Aston Gresik, Kamis (10/09/2026).
Forum bertema “Merangkai Kolaborasi, Menuju Kabupaten Gresik Layak Air Bersih dan Sanitasi” tersebut mempertemukan Pemkab Gresik dengan sejumlah perusahaan, forum CSR, serta organisasi yang selama ini bergerak dalam isu air, sanitasi, kesehatan, dan lingkungan.
Washil mengatakan, persoalan sanitasi menjadi salah satu sektor yang membutuhkan penanganan lintas pihak. Pembangunan sarana fisik, menurutnya, harus diikuti dengan pengelolaan layanan dan edukasi kepada masyarakat agar manfaatnya dapat berlangsung dalam jangka panjang.
“Jangan sampai setelah infrastrukturnya dibangun kemudian selesai. Kita harus memastikan layanan, kualitas, distribusi, dan pengelolaannya berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pemkab Gresik Bakal Perbaiki Capaian Sanitasi
Kebutuhan kolaborasi tersebut tergambar dari capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Gresik yang masih relatif rendah.
Berdasarkan data Bappeda yang dipaparkan dalam forum, capaian akses sanitasi aman pada 2025 baru mencapai 2,69 persen dari 11.787 rumah tangga. Angka tersebut masih jauh dari target RPJMD 2025-2029 sebesar 23,41 persen.
Sementara pada sektor air minum, capaian akses berada pada angka 45,07 persen dari target 78,81 persen.
“Sanitasi aman ini penting untuk kita kolaborasikan bersama. Begitu juga dengan air minum. Masih ada deviasi yang harus kita maksimalkan,” tuturnya.
Menurut Washil, kondisi geografis dan karakter wilayah Gresik yang beragam membuat penanganan sanitasi tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama di seluruh wilayah.
Gresik memiliki kawasan perkotaan, industri, pesisir, perdesaan, pertanian, perikanan, hingga kawasan yang berkembang pesat. Setiap wilayah memiliki persoalan dan kebutuhan infrastruktur dasar yang berbeda.
Karena itu, Pemkab Gresik mendorong penggunaan satu peta, satu data, dan satu intervensi sebagai dasar kolaborasi.
Data tersebut diharapkan dapat menunjukkan wilayah yang sudah mendapatkan layanan, kawasan yang masih memiliki keterbatasan akses, serta bentuk intervensi yang dibutuhkan.
Pemetaan itu juga akan membantu perusahaan dalam menentukan lokasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dengan demikian, program yang dijalankan dunia usaha dapat diarahkan ke wilayah yang memiliki kebutuhan paling mendesak dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
“Harapannya ada data yang bisa disatukan, kemudian ada skala prioritas yang bisa kita tangani bersama, dan implementasinya bisa dikawal sampai pengawasan,” ujarnya.
Washil menegaskan, penanganan sanitasi tidak sebatas membangun septic tank, jaringan perpipaan, atau instalasi pengolahan air limbah. Perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan.
Ia mencontohkan pembangunan IPAL komunal di Gresik yang pada awalnya mendapat penolakan masyarakat.
Namun, setelah masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai risiko sanitasi yang tidak aman terhadap kesehatan dan lingkungan, penerimaan terhadap pembangunan IPAL komunal meningkat.
Menurut Washil, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan edukasi dan pelibatan masyarakat.
Cempaka Foundation Dorong Model Berbasis Masyarakat
Sementara itu, Direktur Cempaka Foundation Sarifudin Lathif mengatakan, forum tersebut merupakan bagian dari kelanjutan kolaborasi yang telah dibangun untuk memperluas akses air bersih dan sanitasi di Gresik.
Cempaka Foundation telah menjalankan program terkait air bersih dan sanitasi di Gresik sejak 2021 bersama sejumlah mitra.
Sejumlah desa di wilayah Manyar dan Bungah serta kawasan perkotaan Gresik menjadi lokasi intervensi program. Dukungan yang diberikan antara lain berupa sambungan rumah dan pengembangan model pengelolaan air berbasis masyarakat.
Salah satu model yang dikembangkan adalah master meter di Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar. Melalui model tersebut, masyarakat melalui kelompok pengelola air didorong mengelola layanan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Masalah yang kita hadapi bukan hanya ketersediaan sumber air, tetapi juga infrastruktur jaringan pipanya. Itu yang perlu kita diskusikan bersama,” kata Sarifudin.
Sarifudin menilai kolaborasi pemerintah daerah, perusahaan, forum CSR, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk memperluas penerima manfaat layanan air minum sekaligus memperkuat pengelolaan sanitasi.
Dalam forum tersebut, Cempaka Foundation juga menghadirkan sejumlah mitra dan pemangku kepentingan dari sektor industri serta forum CSR untuk berbagi pengalaman dan membuka peluang kerja sama.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan kolaborasi konkret, bukan sekadar pertukaran gagasan. Pemetaan kebutuhan yang lebih jelas dinilai dapat membantu mengarahkan intervensi agar semakin banyak masyarakat Gresik memperoleh akses air minum dan sanitasi yang layak.
“Kolaborasi ini diharapkan bisa mempercepat dan memperkuat posisi penting Kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar air dan sanitasi,” ujarnya.
Penulis: HMS
Editor: Redaksi
