JAKARTA, Lingkar.news – Aliansi Selamatkan Bangsa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Massa mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.
Selain itu, massa meminta DPR RI menggunakan hak menyatakan pendapat untuk merespons persoalan hukum dan politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Aliansi yang terdiri dari sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa tersebut antara lain PMKRI, KIPP, PMII Jakarta, GMNI DKI Jakarta, dan HMI MPO Jakarta.
Koordinator Aliansi Selamatkan Bangsa, Deodatus Sunda Se, mengatakan aksi tersebut merupakan kelanjutan dari upaya menyampaikan aspirasi kepada sejumlah partai politik selama masa reses DPR.
Menurutnya, selama satu bulan terakhir, aliansi telah mendatangi PKB, Golkar, dan PKS untuk mendorong penggunaan hak angket. Namun, setelah mencermati putusan MK, mereka mengubah tuntutan menjadi penggunaan hak menyatakan pendapat.
“Jadi tentunya agenda kita hari ini, sebelum kita menyambut agenda hari ini ya, satu bulan terakhir kita menyambangi partai-partai, PKB, Golkar, PKS, itu pas di masa reses setelah putusan MK. Awalnya kita mendorong hak untuk menyatakan angket. Kemudian setelah putusan MK, kita merasa hak angket tidak perlu, dan kita menyampaikan hak menyatakan pendapat,” ujar Deodatus kepada awak media di depan Gedung DPR RI.
Ketua DPD GMNI Jakarta itu menegaskan, pembukaan kembali agenda rapat paripurna DPR setelah masa reses harus menjadi momentum bagi parlemen untuk membahas persoalan tersebut.
Dia menilai persoalan Gibran tidak bisa dipandang sebelah mata karena berkaitan dengan etika politik dan praktik politik dinasti yang dianggap mencederai semangat reformasi.
Deodatus bahkan menyebut Gibran bukan representasi anak muda, melainkan simbol kekuatan oligarki dan beban politik bagi generasi mendatang.
“Kenapa tuntutannya hanya Gibran yang mundur? Kita sudah tegaskan, kalau Gibran bukan simbol anak muda. Gibran merupakan simbol dari kekuatan oligarki, simbol dari kelicikan politik, simbol dari kekuatan yang jahat. Bahwa hari ini kita satu aliansi terdiri dari berbagai organisasi, dan kita tegaskan Gibran ini adalah beban politik, jadi harus kita tunjukkan itu sebagai beban buat generasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Deodatus mengingatkan para kepala daerah dan elite partai politik di seluruh Indonesia agar tidak mengulangi praktik politik yang dinilai mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.
Menurutnya, generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa. Karena itu, kepentingan politik segelintir elite tidak boleh mengesampingkan aspirasi generasi muda.
“Buat saya, kita sebagai anak muda memperingatkan di daerah-daerah, gubernur dan bupati lain, supaya enggak boleh kayak gini lagi. Partai juga enggak boleh kayak gini lagi. Karena Gen Z itu 60% jumlahnya, dan kita enggak mau nasib kita digantung di arah elit-elit seperti mereka. Ini perjuangan panjang, bukan untuk hari ini saja,” tandas Deodatus.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Selamatkan Bangsa berharap partai-partai politik di parlemen segera merespons tuntutan konstitusional ini melalui penggunaan hak menyatakan pendapat demi mengembalikan marwah hukum, etika, serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
(Yoga/Lingkar.news)
