JAKARTA, Lingkar.news – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung wacana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan motor listrik kepada guru honorer.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan beban baru bagi para penerima maupun menyisakan persoalan hukum.
Menurut Lalu Hadrian, perhatian utama dalam rencana hibah tersebut adalah memastikan guru honorer benar-benar memperoleh manfaat tanpa dibebani biaya tambahan.
“Yang terpenting adalah jangan sampai persoalan tersebut menimbulkan beban baru bagi guru-guru honorer kita. Itu saja,” kata Lalu Hadrian saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ia juga meminta pemerintah memastikan seluruh aspek administrasi telah dipenuhi sebelum hibah direalisasikan. Selain itu, motor listrik yang akan diserahkan harus dipastikan tidak berkaitan dengan dugaan kasus korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Pastikan terlebih dahulu hal ini tidak bermasalah, baik motornya kemudian setelah digunakan tadi, apakah memang betul motor tersebut seperti service center-nya ada dan sebagainya,” ujarnya.
Lalu Hadrian menilai rencana hibah tersebut merupakan ‘ide cerdas’ sebagai bentuk apresiasi kepada guru honorer yang selama ini berstatus nonaparatur sipil negara.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kendaraan yang dihibahkan benar-benar siap digunakan dan didukung layanan purnajual yang memadai.
“Pastikan motor tersebut bisa digunakan, itu yang penting, karena informasi yang beredar hari ini juga ada yang mengatakan motor itu dalam proses perakitan beberapanya. Tetapi lagi-lagi kami ingatkan, silakan saja asal tidak melanggar aturan atau regulasi,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga menyatakan dukungan terhadap rencana BGN menghibahkan sepeda motor listrik yang semula dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru honorer di berbagai daerah.
Menurut Yahya, langkah tersebut menjadi solusi agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Namun, Yahya mengungkapkan sejak awal dirinya tidak sepakat dengan pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional SPPG karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan pengelola dapur MBG.
Ia juga menyebut Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan kendaraan tersebut sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran BGN tidak berjalan optimal.
Selain itu, Yahya menyoroti proses pengadaan yang dinilai kurang profesional. Menurutnya, perusahaan penyedia kendaraan tidak memiliki jaringan dealer maupun layanan purna jual yang memadai.
“Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan seluruh aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara pada 2025, termasuk motor listrik dan perangkat teknologi informasi, harus dimanfaatkan secara optimal.
“Poinnya sebenarnya begini, secara keseluruhan, ya, bukan cuma motor, semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan,” ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR.
Meski demikian, BGN akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung sebelum memutuskan langkah lanjutan yang akan diambil.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
