MAGELANG, Lingkar.news – Memasuki hari kelima, sebanyak 10 kepala daerah belum masih belum menghadiri agenda retret yang diselenggarakan di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
“Kalau di data kami total peserta memang ada 503 kepala daerah yang jadi peserta di retret kepala daerah ini di Magelang, tapi yang sudah bergabung sampai sekarang ada 493 kepala daerah,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di Akmil Magelang pada Selasa, 25 Februari 2025.
Adapun kesepuluh kepala daerah yang hingga kini belum bergabung dalam agenda retret itu di antaranya ada yang berasal dari Bali dan Asmat.
Wamendagri menegaskan kepala daerah yang tidak bisa bergabung di agenda retret harus mengirimkan perwakilan untuk berangkat di Magelang.
“Dan jika sampai hari ini kepala daerah yang belum juga bergabung di Magelang, memang kami minta untuk dikirimkan perwakilannya, seperti wakil kepala daerah atau sekretaris kepala daerah (sekda). Jadi misal kesepuluh kepala daerah ini memutuskan misal tidak hadir ya harus mengirimkan perwakilannya,” jelas Arya Bima.
Sementera itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, membenarkan bahwa ada sekitar 10 kepala daerah yang memang belum bergabung di retret kepala daerah di Magelang.
Ia menyebut bahwa kepala daerah yang tidak hadir dalam agenda tersebut akan diikutkan pada gelombang kedua.
“Ya kalau memang ga mau datang ya kita akan sertakan ke gelombang kedua nanti bagi yang tidak hadir sekarang ini. Kan kemarin sudah ada pengumuman ya. Karena memang kalau saya tidak salah ingat ada 14 daerah yang harus mengulang pemungutan suaranya di seluruh daerahnya di 14 lokasi itu,” katanya.
“Tapi ada juga yang dihitung itu suara saja yang diulang seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya di Provinsi Papua Tengah, dan ada beberapa yang ditolak, yaitu Gubernur Bangka Belitung dan Gubernur Papua Pegunungan,” sambungnya.
Tito menambahkan bahwa kepala daerah terpilih nantinya akan tetap difasilitasi untuk pelantikannya.
“Ya nanti akan kita selesaikan, sekaligus pelantikannya, misal yang gubernur akan dilantik oleh presiden, dan kalau untuk bupati dan wali kota karena sudah tidak lagi kami buat serentak, maka sisanya ini bupati dan wali kota akan dilantik oleh gubernurnya masing-masing,” jelasnya.
Tito menjelaskan bahwa kepala daerah terpilih hasil penghitungan suara ulang nantinya akan dilantik dan diberikan orientasi di diklat milik Kemendagri di Kalibata, Jakarta.
“Ya ruginya mereka, ga akan seperti di sini di Akmil yang berjalan komprehensif materinya karena langsung dari menterinya. Yang di Kalibata nanti paling hanya pejabat teknis saja. Artinya yang ikut gelombang dua ini tidak akan dapat materi networking yang berjalan di Magelang ini, pasti beda sekali,” tukasnya. (Lingkar Network | Hesty Imaniar – Lingkar.news)
