Palembang, Lingkar.news – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkab bahwa pihaknya saat ini tengah menampung aspirasi dari berbagai pihak perihal sejumlah kebijakan di bidang pendidikan mulai dari sistem zonasi sekolah hingga penyelenggaraan kembali ujian nasional (UN).
Selain persoalan UN, zonasi, dan juga persoalan yang berkaitan kesejahteraan guru, kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kalangan yang pada waktunya nanti menjadi referensi bagi kami di kementerian untuk mengambil kebijakan,” katanya saat ditemui di Gedung Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan, Palembang pada Jumat (1/11).
Selain menyerap berbagai masukan terkait aspek teoritis dari para pakar pendidikan, menurutnya aspirasi dari para penyelenggara kebijakan serta pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat juga penting untuk dijadikan referensi.
“Jadi ada kajian yang bersifat akademik teoretik dari para pakar pendidikan, ada juga nanti masukan dari para penyelenggara dan pengambil kebijakan,” ujar Abdul.
Ia mengungkapkan, pihaknya akan memanggil kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia hingga pelaku di sektor media massa untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan pendidikan saat ini.
“Karena itu, beri kami masukan, sehingga dengan masukan-masukan itu kami bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan nasional pada masa yang akan datang,” katanya.
Ia menyatakan bahwa Kemendikdasmen tidak akan mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut secara tergesa-gesa.
Baginya penting untuk mengkaji secara keseluruhan, termasuk mempertimbangkan faktor peta mutu pendidikan nasional dimana terdapat wilayah yang memiliki kualitas pendidikan baik namun ada juga wilayah yang masih perlu dibenahi.
“Sehingga karena itu kami harus berhati-hati melihat mutu pendidikan ini secara utuh, bukan hanya ketersediaan sarana-prasarana, tapi juga melihat kualitas gurunya,” katanya. (rara-lingkar.news)
