JAKARTA, Lingkar.news – Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyebutkan birokrasi pemerintahan di Indonesia masih rumit. Presiden Jokowi mengatakan hal tersebut saat menyampaikan arahan pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
Ruwetnya birokrasi itu terlihat dari banyaknya regulasi yang tidak sinkron meskipun sudah melakukan deregulasi dan debirokratisasi.
“Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurus-nya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan,” tegasnya.
Dia menekankan, hal demikian mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah. Oleh karenanya Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran agar melanjutkan reformasi struktural agar pemerintahan tetap efisien dan beorientasi pada hasil.
“Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan, penting untuk harus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” tuturnya.
Terkait reformasi struktural tersebut, Presiden Jokowi juga meminta seluruh jajaran mendukung proses transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, agar berjalan baik.
“Saat ini, kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik,” ucapnya.
Pihkanya mengatakan dukungan itu dibutuhkan demi menjaga keberlanjutan dalam membawa kemajuan negara Indonesia.
Selain itu Presiden Jokowi juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, membangun sistem pemerintahan yang akuntabel serta sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.
Ia meyakini bahwa pemerintahan saat ini dan pemerintahan selanjutnya akan selalu memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan, APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun makin baik,” pungkasnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
