JAKARTA, Lingkar.news – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pemerintah membangun tiga Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Batam, hingga di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dia mengatakan PDN yang nantinya terbangun itu bakal beroperasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Kita akan tingkatkan keamanan data melalui penerapan enkripsi tingkat lanjut dan pengamanan berlapis,” kata Hadi saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Senin, 23 September 2024.
Menurut dia, PDN dirancang untuk memperkuat kapasitas data dan mengonsolidasikan pembangunan nasional agar lebih efisien dan terpusat.
Pembangunan PDN itu, kata dia, menggunakan skema soft loan atau pinjaman lunak kepada sejumlah negara lain.
Sejauh ini, menurutnya pembangunan PDN yang berlokasi di Cikarang sudah mencapai 83 persen dan ditargetkan beroperasi pada 2026. Sedangkan pembangunan PDN di Batam sudah mencapai tahap proses penentuan konsultan pengawas.
“Sementara PDN 3 akan dibangun di IKN yang lokasi tanahnya sedang disiapkan oleh Otorita IKN. Dan minggu ini akan kami panggil untuk menentukan tempatnya dan pembangunan selanjutnya,” kata dia.
Dia memastikan bahwa pembangunan PDN itu sudah melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dari awal sampai akhir. Menurutnya BSSN juga bakal menentukan pemenuhan persyaratan keamanan siber.
Dalam pembangunan PDN, dia mengatakan tantangan yang dihadapi mencakup integrasi keamanan sistem. Karena menurutnya proses transisi dari PDN Sementara (PDNS) ke PDN tidak akan mudah.
Untuk itu, dia mengatakan pembangunan PDN memerlukan teknologi yang selalu mengikuti perkembangan. Menurutnya pemerintah berkoordinasi dengan mitra internasional maupun domestik demi memastikan teknologi yang digunakan di PDN adalah yang terbaik dan dapat mengantisipasi ancaman siber di masa depan.
“Transisi dari PDNS ke PDN tidak mudah, terutama karena harus mempertimbangkan risiko keamanan selama proses migrasi data, dan setiap langkah integrasi harus hati-hati untuk mencegah celah yang bisa dimanfaatkan oleh hacker,” katanya.
Berencana Terapkan “Zero Trust”
Selain itu, ia juga mengungkapkan pemerintah akan menerapkan model “zero trust” dalam pengembangan maupun penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) guna mencegah serangan siber di masa mendatang.
Dia menjelaskan “zero trust” yang dimaksud adalah mengasumsikan bahwa semua perangkat, pengguna, dan sistem yang berkaitan dengan PDN dianggap tidak terpercaya sampai terbukti keamanannya.
“Hal ini diterapkan melalui kontrol akses yang ketat dan autentifikasi berlapis,” kata Hadi.
Selain itu, menurutnya pemantauan keamanan pada sistem PDN nantinya bakal berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurutnya AI diintegrasikan dalam sistem pemantauan jaringan PDN guna mendeteksi keamanan siber secara real time.
Menurutnya teknologi itu bisa mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan yang berpotensi menjadi serangan secara lebih dini. Dia mengatakan pemerintah juga bakal memperketat kebijakan terhadap akses data.
Dia mengatakan bahwa upaya-upaya memperketat itu dilakukan guna mengurangi risiko adanya “insider threat”. Nantinya, kata dia, setiap akses pada data vital harus melalui proses validasi.
Di samping itu, dia tak memungkiri bahwa peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM). merupakan hal yang penting dalam membangun dan mengelola PDN. Maka dari itu, dia mengatakan pemerintah terus berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan SDM.
“Kami memang menyadari bahwa terdapat tantangan besar, bahwa perkembangan teknologi siber yang sangat cepat ini sering kali membuat regulasi tertinggal. Kebijakan dan keamanan harus selalu diperbarui,” kata mantan Panglima TNI itu. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
