GRESIK, Lingkar.news — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Gresik didorong untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan transparan dan akuntabel.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Gresik Masa Bakti 2026–2032 di halaman belakang Kantor Bupati Gresik, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik.
Menurut Alif, BPD memiliki posisi penting karena menjadi lembaga yang merepresentasikan masyarakat desa. Selain menjalankan fungsi pengawasan, BPD juga berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pelantikan ini bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi merupakan awal sebuah tanggung jawab yang besar. BPD memiliki posisi yang sangat strategis sebagai representasi masyarakat desa,” ujar Wabup.
Ia menegaskan, hubungan antara BPD dan kepala desa harus dibangun dalam semangat kerja sama agar tidak muncul konflik yang dapat menghambat pembangunan desa.
“Jangan sampai ada persaingan, apalagi konflik yang menghambat pembangunan. Yang harus kita bangun bersama adalah kolaborasi,” tegasnya.
Wabup Alif meminta BPD menjalankan perannya sebagai penyambung aspirasi masyarakat secara objektif sekaligus ikut mengawal penggunaan dana desa. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan BPD menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang terbuka dan bertanggung jawab.
Selain pengawasan, BPD juga didorong ikut mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, mulai dari penguatan UMKM, ketahanan pangan, peningkatan pelayanan publik, hingga pemberdayaan generasi muda dan perempuan.
“Teruslah belajar, beradaptasi dengan perkembangan regulasi, memantapkan teknologi informasi, dan memperkuat kompetensi agar BPD semakin profesional,” katanya.
Abpednas Gresik Dorong Kolaborasi Pemdes hingga Masyarakat
Alif menilai penguatan desa menjadi penting bagi Kabupaten Gresik yang memiliki karakter sebagai daerah industri sekaligus wilayah dengan potensi ekonomi pedesaan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan.
“Saya yakin apabila pemerintah desa, BPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah berjalan seiring, cita-cita mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera akan semakin cepat terwujud,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC Abpednas Kabupaten Gresik HR. Hendry M mengatakan, kepengurusan baru akan menjalankan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.
Sejumlah program yang telah dilakukan Abpednas Gresik di antaranya program “Jaga Desa, Jaga Dapur”, pembangunan sumur bor di salah satu desa di Kecamatan Balongpanggang, serta pengusulan 52 anak didik jenjang SD hingga SMP untuk mengikuti Program Indonesia Pintar.
“Ini semua adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Hendry.
Ia mengatakan, DPC Abpednas Gresik ke depan akan mendukung program Nawakarsa Gresik Baru 2026–2030 melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Dukungan terhadap penguatan peran BPD juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Zam Zam Ikhwan. Ia menilai BPD memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi penyeimbang dalam pemerintahan desa.
Ia menyebut terdapat lebih dari 1.400 anggota BPD yang tersebar di 330 desa di Kabupaten Gresik. Dengan jumlah tersebut, organisasi seperti Abpednas dinilai dapat menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas, komunikasi, dan koordinasi antaranggota BPD.
Kajari Gresik menegaskan bahwa Abpednas bukan organisasi yang berhadapan dengan kepala desa, melainkan menjadi mitra dalam membangun desa.
“Asosiasi ini bukanlah tandingan bagi para kepala desa. Abpednas merupakan mitra kerja kepala desa dalam membangun desa dan memajukan desa demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta pengurus dan anggota Abpednas terus membangun koordinasi dengan pemerintah desa agar pelaksanaan fungsi BPD dapat berjalan maksimal.
Penulis: Hms
Editor: Redaksi
