JAKARTA, Lingkar.news – Memperingati Hari Bhayangkara ke-80, analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Dr. Ngasiman Djoyonegoro menilai Polri sukses menggeser paradigmanya menjadi institusi yang jauh lebih humanis dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat.
Menurut pria yang akrab dipanggil Simon ini, usia delapan dekade ini adalah pembuktian nyata bahwa Polri bukan sekadar penegak hukum, melainkan pilar penting yang tak terpisahkan dari sejarah gelombang pasang surut Republik Indonesia.
“Usia 80 tahun ini bukti sahih kalau Polri itu bagian dari DNA Republik ini. Dari zaman angkat senjata memperebutkan kemerdekaan, era reformasi, konflik sosial, pemberantasan terorisme, sampai sekarang perang siber yang serba cepat, Polri terus dipaksa beradaptasi,” kata Simon.
Simon mengungkapkan bahwa di tengah gempuran zaman, orientasi Polri justru makin bergeser dekat ke masyarakat. Slogan ‘Polri untuk Masyarakat’ di ultah ke-80 ini bukan sekadar pemanis di spanduk, tapi wajib jadi kompas arah kebijakan ke depan.
Bagi Simon, arti kehadiran kepolisian yang nyata adalah tindakan yang dirasakan langsung oleh warga saat membutuhkan pertolongan. Kepercayaan publik, tegasnya, tidak bisa dibeli dengan narasi instan atau sekadar pencitraan di media sosial, melainkan dari konsistensi aksi nyata di lapangan.
“Rakyat itu berpikirnya simpel kok. Mereka butuh polisi yang gampang dihubungi, cepat datang kalau ada masalah, solutif, transparan, dan adil. Kalau performa di lapangan konsisten bagus, otomatis trust publik itu mengalir sendiri,” ujar Simon.
“Kita bisa lihat transformasi ini lewat program Polri Presisi, tilang elektronik (ETLE), digitalisasi berbagai urusan surat kendaraan, sampai terobosan Polri RW dan Bhabinkamtibmas yang bikin polisi bisa diajak ngopi bareng warga buat nyelesaiin masalah kampung,” sambungnya.
Bahkan, Simon menggarisbawahi fleksibilitas Polri yang kini ikut ambil bagian dalam menyukseskan program strategis nasional. Mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis, serta pengawalan ketahanan pangan di berbagai daerah lewat kolaborasi aktif dengan kelompok tani.
“Ketika polisi ikut turun ke ladang mendampingi petani dan mengamankan pasokan pangan, sebetulnya mereka lagi memperkuat sabuk pengaman nasional. Perut rakyat yang kenyang dan situasi sosial yang kondusif itu adalah modal paling basic buat stabilitas ekonomi dan pembangunan, mengawal pangan menuai aman” kata Simon.
Kerja keras ini rupanya terekam jelas dalam persepsi publik. Hasil Survei Litbang Kompas yang rilis akhir Juni 2026 menunjukkan angka kepuasan masyarakat terhadap Polri menembus 80,6 persen. Sebuah angka yang menurut Simon adalah prestasi luar biasa sekaligus investasi sosial paling berharga bagi institusi kepolisian.
“Angka 80,6 persen kepuasan publik itu modal strategis yang nilainya sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan anggaran. Tapi ingat, tingkat kepercayaan ini bukan garis finish. Trust itu dibangunnya pakai keringat dan integritas bertahun-tahun, tapi bisa hancur lebur dalam hitungan detik. Jadi, setiap personel di lapangan harus sadar kalau mereka itu adalah wajah Polri di mata masyarakat,” kata Simon memperingatkan.
Menatap masa depan Indonesia, tantangan Polri diyakini akan jauh lebih rumit akibat ledakan teknologi visual, kecerdasan buatan (AI), dan ancaman kejahatan hibrida yang tak lagi mengenal batas wilayah fisik.
“Di masa depan, penjahat tak perlu membobol pintu rumah, mereka pakai AI, siber, robotik, dan manipulasi data. Makanya, Polri masa depan wajib berbasis data dan analitik. Tapi secanggih apa pun teknologinya, faktor manusia tetap yang nomor satu. Mesin tidak punya empati, tidak punya hati nurani, dan tidak punya kebijaksanaan. Itu cuma dimiliki oleh manusia,” tutur Simon.
Untuk menghadapi lanskap baru ini, Simon menekankan pentingnya konsep ‘Sabuk Kamtibmas’, yaitu sebuah ekosistem keamanan partisipatif di mana Polri bertindak sebagai dirigen atau orkestrator utamanya.
“Polisi masa depan tidak bisa kerja sendirian lagi. Keamanan masa depan itu urusan gotong royong. Polri harus merangkul pemerintah, kampus, pebisnis, komunitas, media, dan warga. Kolaborasi multipihak inilah yang dinamakan Sabuk Kamtibmas. Kalau semua elemen ini sinergis, kita punya sistem imun keamanan yang sangat adaptif,” jelasnya.
Menariknya, gagasan segar mengenai arsitektur keamanan modern ini sedang dituangkan Simon ke dalam sebuah buku khusus yang didedikasikan sebagai hadiah ulang tahun Polri yang ke-80.
“Saat ini saya sedang merampungkan buku berjudul ‘Sabuk Kamtibmas’. Ini hadiah pemikiran saya untuk Hari Bhayangkara ke-80. Isinya menawarkan konsep arsitektur keamanan modern era baru yang berbasis teknologi dan kolaborasi total. Harapan saya, buku ini bisa jadi referensi berharga agar Polri ke depan makin profesional, humanis, melek teknologi. Yang paling penting agar Polri selalu dicintai rakyat sebagai modal utama menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,” pungkas Simon.
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Basuki
