GRESIK, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperkuat partisipasi masyarakat dalam pendataan dan pengawasan penerima bantuan sosial (bansos) melalui penerapan Perlinsos Digital.
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemerataan penyaluran bantuan sosial sekaligus memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Penerapan Perlinsos Digital diperkenalkan melalui kegiatan Rembuk Akur Warga 2026 bertema “Gresik Lebih Baik” yang digelar di Gedung Olahraga Raden Kromo Widjojo, Kecamatan Sidayu.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diperkenalkan dengan Portal Perlinsos Digital, layanan resmi Kementerian Sosial yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Melalui platform ini, warga dapat mendaftar, memantau data, hingga mengusulkan sanggahan terhadap penerima bansos secara mandiri dan transparan.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial. Warga yang terlibat diharapkan menjadi agen Perlinsos sukarela di lingkungan masing-masing.
“Bapak/ibu semua nantinya akan menjadi agen Perlinsos. Panjenengan bisa ikut mengusulkan warga yang membutuhkan bantuan, termasuk untuk bantuan Presiden,” ujar bupati yang akrab disapa Gus Yani tersebut.
Ia menekankan, tugas agen Perlinsos didasari kepedulian sosial dan tidak disertai honorarium. Keterlibatan masyarakat diharapkan membantu memastikan pendataan calon penerima bansos menjangkau seluruh lapisan yang membutuhkan secara adil dan merata.
Libatkan 300 Personel TNI-Polri untuk Validasi Data Bansos
Untuk mempercepat validasi data di lapangan, Pemkab Gresik melalui Dinas Sosial menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perlinsos Digital dengan melibatkan 300 personel TNI dan Polri.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengungkapkan, transformasi digital dalam pendataan bantuan sosial mendesak dilakukan untuk menyinkronkan perbedaan data kemiskinan di Kabupaten Gresik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Gresik tercatat 9,95 persen atau sekitar 130 ribu jiwa.
Sementara itu, hasil verifikasi desa mencapai 140 ribu jiwa. Adapun data kelompok desil 1–4 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencakup sekitar 500 ribu jiwa.
“Perbedaan data ini menjadi salah satu alasan kita mempercepat pelaksanaan Perlinsos Digital. Kita ingin seluruh data masyarakat dapat terhubung dan diverifikasi melalui sistem sehingga penentuan penerima bantuan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya,” terang Wabup Alif.
Pemkab Gresik menargetkan pendataan terhadap sekitar 442.390 kepala keluarga (KK) di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.
Untuk mendukung kelancaran pemutakhiran data, masyarakat juga didorong segera melakukan aktivasi IKD melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gresik.
Agen Perlinsos Digital Dilarang Menarik Pungutan
Sebagai salah satu dari 114 daerah yang menjadi lokasi uji coba tahap kedua Perlinsos Digital secara nasional, Pemkab Gresik memperluas pembentukan agen Perlinsos hingga ke jaringan organisasi kemasyarakatan, kader, dan pendamping sosial.
Wabup Alif menjelaskan, agen Perlinsos memiliki peran penting dalam membantu proses pendaftaran serta menyampaikan mekanisme sanggah terhadap penerima bansos yang sudah tidak memenuhi kriteria.
Namun, ia mengingatkan seluruh agen agar tetap menjaga integritas dan menjalankan tugas secara objektif.
“Prinsipnya harus objektif, bukan subjektif. Agen bukan penentu kelayakan penerima bantuan. Agen membantu pendataan, memberikan informasi, mendampingi masyarakat, dan menyampaikan sanggahan sesuai mekanisme,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh agen Perlinsos dilarang keras menarik pungutan biaya dalam bentuk apa pun maupun menjanjikan kepastian bantuan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Ummi Khoiroh menambahkan, pendataan partisipatif melalui Perlinsos Digital diprioritaskan bagi keluarga rentan, warga berpenghasilan rendah, serta masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam IKD.
Melalui sistem pendataan terpadu dan keterlibatan berbagai pihak, Pemkab Gresik optimistis penyaluran bantuan sosial ke depan semakin akurat, inklusif, dan tepat sasaran.
(Hms/Lingkar.news)
