SURABAYA, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik percepatan program rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Program tersebut turut disosialisasikan tiga menteri dalam kegiatan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Surabaya.
“Saya menyambut baik sosialisasi sebagai momentum awal mempercepat penyaluran program secara terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dalam keterangan pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Khofifah menyampaikan Pemprov Jatim juga telah membangun Sistem Informasi Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk memastikan penyaluran bantuan perumahan berjalan terintegrasi, akurat, dan transparan.
Hingga kini, sistem tersebut merekam 94.515 data dengan tingkat validasi mencapai 96 persen.
Jatim Sepakati Pembangunan 20 Ribu Unit Rumah Subsidi Buruh dan Wartawan
Gubernur Jatim menilai sektor perumahan memiliki dampak ekonomi berganda (multiplier effect) karena turut menggerakkan sektor konstruksi, material bangunan, tenaga kerja, dan UMKM.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak mulai dari bupati/wali kota, perbankan, pengembang, hingga akademisi untuk memperkuat kolaborasi.
Adapun kegiatan Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan program KUR Perumahan dan FLPP menjadi langkah konkret pemerintah dalam menggerakkan ekosistem pembiayaan perumahan rakyat.
“Program KUR Perumahan dan FLPP memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semoga sosialisasi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat ekonomi rakyat, khususnya di Jawa Timur,” terangnya.
Ia juga mendorong Jawa Timur menjadi provinsi terbesar kedua dalam penyerapan rumah subsidi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah di seluruh Indonesia aktif mendukung pelaksanaan program tiga juta rumah yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Jurnalis: Anta
Editor: Ulfa Puspa
