JEMBER, Lingkar.news – Polres Jember mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dengan modus menggunakan barcode MyPertamina milik orang lain yang dibeli melalui platform e-commerce.
Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, polisi mengamankan dua tersangka berinisial SP (40) dan AR (28). Keduanya diduga terlibat dalam praktik pembelian, penimbunan, dan penjualan kembali Pertalite bersubsidi secara ilegal.
Kapolres Jember AKBP Alaiddin mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari penindakan polisi di wilayah Kecamatan Silo pada Rabu, 4 November 2026, sekitar pukul 15.30 WIB.
“Dari hasil pemeriksaan, para pelaku diketahui menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi serta memanfaatkan barcode MyPertamina orang lain untuk membeli Pertalite bersubsidi dalam jumlah besar secara berulang,” kata Alaiddin dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan keterangan tersangka, barcode BBM bersubsidi itu dibeli melalui e-commerce. Dengan cara tersebut, mereka dapat membeli Pertalite sebanyak 100 hingga 200 liter per hari menggunakan kendaraan bertangki modifikasi.
Pertalite yang dibeli dari sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kecamatan Silo kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Sasaran penjualannya adalah sejumlah toko dan pedagang eceran di wilayah kecamatan tersebut.
Alaiddin menjelaskan, setiap hari para pelaku mengeluarkan modal lebih dari Rp3 juta untuk membeli Pertalite. BBM tersebut kemudian dijual dengan nilai sekitar Rp4,5 juta, sehingga menghasilkan keuntungan sekitar separuh dari modal pembelian.
“BBM tersebut kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi untuk meraup keuntungan pribadi. Praktik itu dinilai sangat merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi energi,” ujarnya.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi, beberapa jeriken berkapasitas puluhan liter, tangkapan layar barcode MyPertamina, telepon genggam, serta uang tunai hasil penjualan BBM ilegal.
Kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Atas dugaan tindak pidana tersebut, keduanya terancam hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Kapolres Jember menegaskan, penindakan itu merupakan bagian dari upaya kepolisian menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Ia juga mengajak masyarakat melaporkan aktivitas pengisian BBM yang tidak wajar maupun dugaan penimbunan.
Laporan dapat disampaikan melalui call center Polri 110 yang bebas pulsa agar aktivitas mencurigakan tersebut segera ditindaklanjuti.
(Agung/Lingkar.news)
