GRESIK, Lingkar.news – Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif menegaskan seluruh warga ber-KTP Gresik berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis di puskesmas sesuai indikasi medis, tanpa dibedakan berdasarkan status kepesertaan BPJS Kesehatan.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik juga menyiapkan percepatan digitalisasi puskesmas guna memangkas antrean, mempercepat administrasi, dan memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan.
Penegasan tersebut disampaikan Wabup Alif saat menghadiri Workshop Penguatan Promosi Kesehatan (Promkes) di Puskesmas melalui Strategi Komunikasi yang Efektif dan Inovatif di Hall Hotel Aston, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, tersebut diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Workshop menghadirkan narasumber Khanif Rosidin dan Afini Putri dari Info Gresik serta diikuti para kepala puskesmas dan tim teknologi informasi (IT) puskesmas se-Kabupaten Gresik.
Dalam sambutannya, Wabup Alif mengatakan tantangan promosi kesehatan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi, perubahan pola komunikasi, serta beragamnya karakteristik sosial dan budaya masyarakat.
Menurutnya, pembangunan kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada pengobatan (kuratif), tetapi harus lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, serta perubahan perilaku hidup sehat.
“Promosi kesehatan bukan sekadar menyampaikan informasi atau penyuluhan, melainkan bagaimana memberdayakan masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya secara mandiri,” ujarnya.
Ia berharap workshop tersebut dapat meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan tim IT puskesmas dalam mengembangkan strategi komunikasi kesehatan yang efektif, inovatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan strategi komunikasi yang tepat, pesan-pesan kesehatan diharapkan tidak hanya tersampaikan, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku hidup sehat.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Alif secara khusus menegaskan bahwa kepemilikan KTP Gresik menjadi dasar bagi warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas sesuai indikasi medis.
Ia meminta seluruh petugas kesehatan tidak menjadikan status kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai penghalang masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
“Saya bersama Pak Bupati dan Bu Kadinkes sudah sepaham bahwa orang yang punya KTP Gresik itu kalau ke puskesmas dan sesuai dengan indikasi medis bahwa dia itu sakit, maka gratis. Ini tidak boleh ada perbedaan lagi,” tegasnya.
Wabup Alif juga mengingatkan kepala puskesmas dan jajaran manajemen RSUD agar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan, bukan berorientasi pada perhitungan untung dan rugi.
Menurutnya, Pemkab Gresik berkomitmen mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan, mulai dari ketersediaan obat-obatan hingga pemenuhan sarana dan prasarana. Dukungan tersebut diperlukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan optimal tanpa diskriminasi.
Selain memastikan akses layanan kesehatan gratis, Wabup Alif menyoroti pentingnya transformasi digital di lingkungan puskesmas. Digitalisasi dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurai antrean pasien, mempercepat administrasi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan mulai dari pendaftaran hingga pengambilan obat.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Gresik akan menyiapkan proyek percontohan (pilot project) sistem pendaftaran dan pelayanan digital terintegrasi, terutama di puskesmas dengan tingkat kunjungan pasien tinggi.
“Kalau IT-nya benar dan betul, orang datang langsung ke anjungan yang sudah daftar online maupun yang lain sampai obat, ini jalannya secara digital. Menurut saya, ini bisa mengurangi kemacetan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus berbenah, harus berubah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wabup Alif meminta pelaksanaan program promosi kesehatan dievaluasi agar benar-benar berdampak terhadap pencegahan penyakit.
Menurutnya, keberhasilan Promkes tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit.
Ia bahkan menilai tingginya kunjungan pasien ke puskesmas perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas program promotif dan preventif.
“Promkes ini adalah preventif. Kita tidak bicara tentang kuratif yang terlalu tinggi. Jika yang datang ke puskesmas banyak, itu tanda tanya apakah Promkes-nya berhasil atau tidak. Harusnya kalau Promkes-nya berhasil, maka banyak orang yang tidak sakit,” pungkas Wabup Alif.
(Hms/Lingkar.news)
