SURABAYA, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menyiapkan regulasi berupa peraturan daerah (Perda) tentang pesangon, sebagai respons atas aspirasi buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pembahasan terkait Perda pesangon tersebut telah dilakukan bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan serikat pekerja.
“Ini sudah kami bahas beberapa hari lalu bersama Wakil Gubernur, Sekda, dan pimpinan asosiasi buruh di Jawa Timur,” ujarnya usai menghadiri peringatan May Day di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (1/5/2026).
Selain Perda pesangon, Pemprov Jatim juga meneruskan sejumlah aspirasi buruh ke pemerintah pusat, termasuk percepatan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Di sektor transportasi, buruh mengusulkan pembukaan koridor baru Trans Jatim yang melewati wilayah Pasuruan, khususnya untuk mendukung mobilitas pekerja menuju kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).
Khofifah menyebut rencana pembukaan koridor tersebut masih memerlukan koordinasi lintas pihak. Namun, ia menargetkan realisasi dapat dilakukan pada 2027 agar memudahkan akses pekerja ke kawasan industri.
Di bidang pendidikan, Pemprov Jatim berkomitmen meningkatkan akses anak buruh ke sekolah negeri. Program kuota 5 persen bagi anak buruh di SMA/SMK negeri telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, meski realisasinya belum merata.
“Tahun 2025, realisasinya baru 1,33 persen, dan hanya sembilan sekolah yang memenuhi kuota 5 persen,” jelasnya.
Sementara itu, terkait kebijakan pajak, Khofifah menyebut buruh dalam kelompok desil satu hingga empat telah mendapatkan pembebasan pajak pokok dan tunggakan.
Adapun usulan pembebasan pajak secara menyeluruh masih dalam tahap koordinasi dan akan diberikan keringanan sekitar 20 persen.
Di sektor perumahan, Pemprov Jatim mendorong buruh mendapatkan akses bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Khofifah menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait guna membahas alokasi bagi pekerja di Jawa Timur.
“Insyaallah tanggal 3 Mei Pak Menteri ke Jawa Timur. Kita sudah diskusi supaya ada perwakilan buruh yang bisa berdialog langsung,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui masih ada tantangan dalam penyediaan perumahan bagi buruh, yakni keterbatasan lahan yang harus terjangkau dan dekat dengan pusat industri.
“Tentunya jika bisa di kawasan dekat pusat industri seperti Gresik dan Sidoarjo,” pungkas Khofifah.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
