
GRESIK, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai memacu waktu dalam merumuskan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/UMK Gresik 2027.
Dengan tenggat penetapan oleh Gubernur Jawa Timur yang jatuh paling lambat 25 November 2026, waktu efektif pembahasan kini hanya tersisa delapan hari.
Merespons jadwal yang kian mepet tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik langsung menyambangi perwakilan serikat pekerja. Pertemuan dalam format silaturahmi dan diskusi santai itu digelar di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026).
Langkah cepat ini diambil sehari setelah Pemkab Gresik menerima surat arahan dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026 terkait koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum tahun depan.
Kebut Jadwal Pembahasan dan Pleno Buruh
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan serikat pekerja dari Sekretariat Bersama tersebut, terungkap bahwa agenda pengupahan akan berjalan sangat padat.
Perwakilan buruh bahkan dijadwalkan langsung berangkat mengikuti rapat pleno pada Rabu hingga Kamis (18–19/11/2026).
Bupati yang akrab disapa Gus Yani ini menegaskan bahwa penyusunan jadwal yang terukur menjadi kunci agar rekomendasi pengupahan tidak meleset dari tenggat waktu provinsi.
“Penting bagi kita untuk menyusun timeline perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya timeline yang jelas, setiap tahapan pembahasan bisa berjalan lebih terarah dan terkoordinasi,” ujarnya.
Acuan Penetapan UMK Gresik 2027
Selain mengejar ketepatan waktu, pembahasan UMK Gresik 2027 juga membedah empat komponen utama perhitungan. Komponen tersebut meliputi
- Tingkat inflasi,
- Pertumbuhan ekonomi,
- Indeks tertentu (alpha), serta
- Estimasi Kebutuhan Hidup Layak (khl) yang merujuk pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
“Menindaklanjuti arahan tersebut, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Perhitungan tahun ini juga memperhatikan data Kebutuhan Hidup Layak dari BPS agar rekomendasi pengupahan dapat mempertimbangkan kondisi pekerja maupun dunia usaha di Kabupaten Gresik,” jelasnya.
Di sisi lain, sebagai salah satu kabupaten penyangga industri utama di Jawa Timur, Pemkab Gresik juga mewaspadai dampak besaran upah terhadap ketahanan sektor usaha. Gus Yani meminta agar karakteristik perusahaan berskala besar hingga nasional di Gresik turut dipetakan secara cermat.
“Kita perlu memetakan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” tambahnya.
Mengawal Dialog Tripartit yang Berimbang
Usai pertemuan awal dengan kalangan buruh ini, tahapan penetapan UMK Gresik 2027 akan segera masuk ke meja dialog tripartit yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha.
Pemkab Gresik menargetkan seluruh rangkaian perumusan ini rampung tepat waktu sebelum diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur.
Melalui komunikasi intensif di sisa waktu yang ada, kebijakan pengupahan tahun 2027 diharapkan mampu mengakomodasi peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga kondusivitas hubungan industrial dan iklim investasi di Kota Pudak.
(hms/Asih)