
JAKARTA, Lingkar.news – DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan menyerap aspirasi pakar hukum, akademisi, hingga masyarakat untuk merumuskan aturan mengenai kewenangan penyadapan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, berbagai masukan dari sejumlah pihak tersebut akan menjadi bahan untuk memperkaya substansi RUU Penyadapan agar ketentuan yang disusun dapat menjawab kebutuhan hukum.
Komisi III DPR RI sebagai komisi teknis telah menggelar rapat terkait RUU tersebut bersama Badan Intelijen dan Keamanan Polri pada Senin (16/11/2026).
“Mengenai hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan, itu gunanya RDP-RDP (rapat dengar pendapat) dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III,” kata Dasco usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dasco memastikan pimpinan DPR akan terus berkoordinasi dengan Komisi III dan Badan Keahlian DPR RI dalam proses penyusunan RUU tersebut.
Pembahasan RUU Penyadapan menjadi perhatian di tengah persoalan penyalahgunaan kewenangan penyadapan, termasuk kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang belakangan kembali menjadi perhatian masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, persoalan tersebut berkaitan dengan sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dijalankan oleh institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.
Menurutnya, penyadapan pada prinsipnya merupakan instrumen untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan. Kewenangan tersebut diberikan secara terbatas untuk mencegah serta mendeteksi tindak kejahatan.
Namun, kewenangan itu juga memiliki risiko apabila disalahgunakan oleh aparat atau pihak yang memiliki akses terhadap kegiatan penyadapan.
Habiburokhman mengingatkan bahwa penyalahgunaan penyadapan dapat menjadi instrumen invasi negara atau pihak tertentu terhadap kehidupan pribadi masyarakat.
Dia menegaskan, penyadapan berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama hak asasi manusia atas privasi.
Karena itu, penyusunan RUU Penyadapan menjadi penting untuk mengatur kewenangan penyadapan sekaligus mencegah penyalahgunaannya yang dapat melanggar hak privasi warga negara.
(Yoga/Lingkar.news)