GRESIK, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gresik, Jawa Timur, meminta sistem pendataan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dibenahi karena kendala entri data masih menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program tersebut.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengatakan pembenahan sistem diperlukan agar proses input data lebih mudah dilakukan tenaga kesehatan dan hasil pemeriksaan dapat tercatat secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Alif dalam evaluasi pelaksanaan PKG Kabupaten Gresik, Selasa (18/8/2026), yang diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, serta perangkat daerah dan instansi terkait.
“Evaluasi hari ini bukan sekadar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” ujar Wabup.
Berdasarkan evaluasi Dinas Kesehatan, hingga Agustus 2026 capaian PKG Kabupaten Gresik baru mencapai 28,8 persen, sedangkan target hingga Desember 2026 sebesar 46 persen. Sementara itu, capaian pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah telah mencapai sekitar 57 persen.
Alif meminta persoalan sistem dan entri data segera diselesaikan agar tidak menghambat percepatan pelaksanaan PKG.
“Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Saya kira sistem inputnya juga bisa dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian disinkronkan dengan Satu Sehat,” katanya.
Menurut Alif, data hasil pemeriksaan tidak seharusnya hanya digunakan untuk menghitung capaian program. Data tersebut harus dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan intervensi kesehatan.
Ia meminta setiap Puskesmas memiliki data dasar sasaran PKG hingga tingkat desa yang memuat jumlah sasaran, hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut bagi masyarakat yang ditemukan memiliki masalah kesehatan.
“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” ungkapnya.
Alif juga meminta Dinas Kesehatan menyusun rekomendasi kebutuhan SDM, sarana dan prasarana, sistem, serta anggaran berdasarkan hasil evaluasi. Setiap kebutuhan harus didukung data yang jelas sehingga dapat menjadi bahan pengambilan keputusan dan penentuan prioritas anggaran.
Selain sistem pendataan, Pemkab Gresik juga meminta proses pelayanan PKG kepada masyarakat diperbaiki, mulai dari sosialisasi, pendaftaran hingga alur pemeriksaan.
“Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” ujarnya.
Alif menegaskan PKG harus menjadi instrumen untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, bukan sekadar program untuk memenuhi target pemeriksaan.
“Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Gresik Komitmen Segera Atasi Kendala
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Mukhibatul Khusnah mengatakan seluruh Puskesmas telah melaksanakan PKG, baik melalui pelayanan di dalam Puskesmas maupun kegiatan luar gedung seperti Posyandu dan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya.
Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala pelaporan dan entri data. Karena itu, Dinas Kesehatan membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta perangkat daerah dan instansi terkait.
“Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” ujarnya.
Khusnah menjelaskan kendala teknis dalam proses entri antara lain sistem yang terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan. Data yang telah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercatat dalam sistem sehingga capaian yang terbaca belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan di lapangan.
Selain kendala sistem, beban SDM juga menjadi perhatian karena tenaga kesehatan di Puskesmas harus menangani berbagai program pemerintah sekaligus melakukan entri data pada sejumlah aplikasi.
Pemkab Gresik berharap pembenahan sistem pendataan dapat mempercepat proses pelaporan sekaligus menghasilkan data PKG yang lebih akurat. Data tersebut selanjutnya diharapkan dapat digunakan untuk menyusun program kesehatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.
Penulis: HMS
Editor: Redaksi
