
GRESIK, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai menyosialisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2046 sebagai pedoman pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan.
Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah penetapan 38.673,07 hektare Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) guna menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan.
Sosialisasi RTRW berlangsung di Mandala Bhakti Praja, lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur legislatif, pemerintah, dan kalangan perencana.
Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif mengatakan, posisi Gresik sebagai kawasan penyangga metropolitan Gerbangkertosusila sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur memberikan potensi besar bagi pengembangan wilayah.
Keberadaan kawasan industri, pelabuhan, jalan nasional, jalan tol, hingga rencana jaringan kereta api menjadi modal strategis untuk mendorong pertumbuhan daerah.
Namun, menurut Alif, pembangunan Gresik tidak boleh hanya berorientasi pada sektor industri dan ekonomi. Potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, budaya, serta wisata religi juga harus dijaga dan dikembangkan secara berimbang.
“Pembangunan Gresik tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan sektor industri dan ekonomi. Kita juga memiliki potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, serta kekayaan budaya dan wisata religi yang harus dijaga dan dikembangkan secara berimbang,” ujar Alif.
Ia menyebut tantangan pembangunan daerah semakin kompleks, mulai dari pengendalian banjir, alih fungsi lahan, hingga perlindungan kawasan lindung. Kebutuhan infrastruktur yang terintegrasi dan merata juga menjadi perhatian dalam menentukan arah pembangunan.
Karena itu, RTRW diperlukan untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan terencana dengan tetap menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Dalam RTRW 2026–2046, Pemkab Gresik mengusung tujuan mewujudkan daerah sebagai pusat pertumbuhan berbasis budaya, industri, dan agribisnis yang berdaya saing global. Pengembangan wilayah tersebut diarahkan agar tetap berwawasan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dari total luas wilayah perencanaan sekitar 126.891,31 hektare, sebanyak 91,83 persen diarahkan sebagai kawasan budi daya. Sementara itu, 8,17 persen lainnya ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Adapun KP2B ditetapkan seluas 38.673,07 hektare, terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 34.061,99 hektare dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 4.611,08 hektare.
Penetapan kawasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan lahan pertanian sekaligus mengendalikan perubahan fungsi lahan di Kabupaten Gresik.
Alif menegaskan, RTRW tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang.
“RTRW tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai persyaratan administratif semata. Namun, RTRW harus menjadi acuan nyata dalam setiap proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan investasi, dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik,” tegasnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang juga harus dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan kawasan lindung, pertanian, mitigasi bencana, dan kepentingan masyarakat.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Gresik mendorong sinergi pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat agar kebijakan RTRW dapat diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan.
(Hms/Lingkar.news)