JAKARTA, Lingkar.news – Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur Menggugat menuntut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk mundur dari kepengurusan lembaga yang dipimpinnya lantaran dinilai kontraproduktif.
“Karena Gus Yahya dalam hal ini sebagai ketum ketika Muktamar Lampung (pada 2021) yang mengonsolidasi ideologi perjuangan Gus Dur untuk memperbaiki Nahdlatul Ulama ke depan, tetapi faktanya hari ini justru kontraproduktif, bahkan cenderung melanggar, menabrak hasil-hasil muktamar,” kata Koordinator Aliansi Santri Gus Dur Menggugat, Muhammad Solihin, saat aksi di depan Kantor PBNU, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.
Solihin juga mengatakan bahwa Gus Yahya harus mundur karena diduga telah berpolitik praktis.
“Dan yang sangat menyakitkan mencampuri urusan orang lain, rumah tangga orang lain, yang katanya tidak berpolitik praktis, tetapi malah justru hari ini kami dipertontonkan dengan keputusan PBNU membentuk tim investigasi. Itu adalah offside, pelanggaran secara aktual, harus kami ingatkan,” ujarnya.
Konflik PBNU dan PKB, Wapres Ma’ruf Amin: Punya Independensi Masing-Masing
Selain menuntut Gus Yahya mundur dari jabatannya di PBNU, massa aksi juga meminta Sekretaris Jenderal PBNU Gus Ipul untuk mundur.
“Tuntutannya ketika melanggar muktamar, siapa pun ketua umum yang mengawal, menakhodai ini harus mundur dan juga bapak sekjen,” terangnya.
Alasan lain mendesak mundur pimpinan PBNU itu, karena Gus Yahya dan Gus Ipul dinilai tidak adil dalam konteks pemecatan kader NU yang berangkat ke Israel beberapa waktu lalu.
“Sementara dia sendiri tidak dipecat. Harusnya dia memberikan keteladanan, tanpa harus dipecat, harus mundur, kalau lima kader Nahdlatul Ulama ke Israel dipecat,” jelasnya.
Solihin mengingatkan agar PBNU mendorong Pansus Angket Haji 2024 yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI.
“Harusnya Gus Yahya kembali pada keumatan, keagamaan, sosial. Pansus Angket Haji 2024 yang harusnya didorong karena itu mencederai rasa keadilan seluruh umat, bukan mencampuri kembali lagi politik praktis,” pungkasnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
