koordinator panitia ad hoc mpr ri bambang wuryanto 750x536 1

JAKARTA, Lingkar.news – Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai membahas mekanisme pemilihan dan pelantikan wakil presiden (wapres) untuk mengisi jabatan yang saat ini kosong.

Sejumlah opsi pemungutan suara, mulai dari mencoblos, mencontreng, hingga menggunakan cap jempol, turut menjadi bahan pembahasan.

Koordinator Panitia Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan, pembahasan tersebut telah dimulai melalui rapat perdana di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Bambang, rapat awal tersebut masih berupa diskusi dan diwarnai perbedaan pandangan di antara anggota. Berbagai mekanisme pemilihan akan dikaji lebih lanjut sebelum dirumuskan menjadi rancangan Ketetapan (TAP) MPR.

“Rapat dari waktu ke waktu, jadi itu maraton. Harus selesai semua,” kata Bambang Pacul.

Salah satu hal yang dibahas dalam rapat perdana adalah bentuk surat suara dan tata cara pemungutan suara. Opsi yang muncul meliputi pencoblosan, pencontrengan, hingga penggunaan cap jempol.

Bambang mengatakan, seluruh alternatif tersebut masih akan dibahas dalam rapat-rapat berikutnya untuk menentukan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Panitia Ad Hoc tersebut diketuai oleh Benny K Harman, dengan Agun Gunandjar sebagai wakil ketua dan Abidin Fikri sebagai sekretaris.

Bambang menegaskan, seluruh persiapan dan rumusan Panitia Ad Hoc harus rampung paling lambat sehari sebelum Sidang Paripurna MPR RI pada 9 Desember 2026.

Ia menjelaskan, pembahasan dilakukan dengan berpedoman pada konstitusi. Para anggota MPR yang terlibat juga menyampaikan argumentasi masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Karena peristiwa itu adalah peristiwa langka, perlu juga memperlakukan pembaruan-pembaruan di dalam pasal-pasal, konstitusi,” katanya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya mengumumkan bahwa Sidang Paripurna MPR untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang baru dijadwalkan ulang menjadi 9 Desember 2026.

Sidang tersebut semula direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026. Namun, jadwalnya diundur setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.

Muzani menjelaskan, perubahan jadwal tersebut mempertimbangkan padatnya agenda Presiden Prabowo serta kebutuhan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusung dalam menentukan dua nama calon wakil presiden.

(Ant/Lingkar.news)