JAKARTA, Lingkar.news – Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia hingga Mei 2025 hampir menyentuh 30.000 pekerja.
Merespons PHK massal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pemerintah yang lahir dari demokrasi harus hadir dalam menyejahterakan kehidupan rakyat.
“Tujuan reformasi adalah mencari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi nggak boleh berhenti di bilik suara tapi harus sampai menyentuh ‘dapur’ rakyat. Utamanya, demokrasi ekonomi, termasuk perlindungan bagi masyarakat pekerja,” ucap Puan, ditemui media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 21 Mei 2025.
Berdasarkan rilis data Kementerian Ketenagakerjaan, angka PHK per 20 Mei 2025, telah menembus 26.454 pekerja.
“Kenaikan angka PHK ini bukan sekadar statistik, ya. Ini pengingat kalau krisis ketenagakerjaan semakin parah,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Oleh karena itu Puan mendorong pemerintah menyiapkan mitigasi jelas untuk mengantisipasi tingginya angka pengangguran di Tanah Air.
Tak hanya itu, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini meminta pemerintah tak hanya menunggu badai berlalu tanpa membuka payung perlindungan untuk jutaan pekerja yang terancam nasibnya.
“Harus menggelorakan program padat karya. Relokasi atau pelatihan ulang bagi pekerja terdampak. Lalu, itensifikasi dialog, melibatkan semua pemangku kepentingan,” ucapnya.
Ketua DPP PDIP ini juga menyorot sejumlah tantangan struktural yang masih menghambat kesejahteraan rakyat, termasuk kesenjangan para pekerja.
Puan memastikan DPR RI mendukung setiap kebijakan Pemerintah yang berpihak ke rakyat. Termasuk para tenaga kerja.
Jurnalis: Ceppy Febrinika Bachtiar
Editor: Ulfa Puspa
