KARAWANG, Lingkar.news – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program Mandatori Biodiesel 50 persen (B50) di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Kebijakan ini diproyeksikan menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun sekaligus menghentikan impor solar untuk pertama kalinya.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan biodiesel B50,” ujar Prabowo.
Presiden mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan mandatori B50. Menurutnya, hal itu menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian energi sekaligus membuktikan kemampuan Indonesia mengolah kekayaan alam untuk kepentingan rakyat.
“Ini bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk mementingkan rakyatnya sendiri. Ini tonggak penting untuk kemandirian bangsa sendiri,” tegasnya.
Prabowo menilai sektor energi memiliki peran strategis bagi masa depan bangsa. Ia menyebut Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah, mulai dari batu bara hingga cadangan gas alam, termasuk yang baru ditemukan di Andaman, Masela, Natuna, dan Kalimantan.
Menurutnya, cadangan gas alam tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai compressed natural gas (CNG) sehingga Indonesia berpeluang menghentikan impor LPG di masa mendatang.
Presiden juga meminta para ilmuwan dan pakar terus berinovasi agar kandungan biodiesel dapat ditingkatkan melebihi 50 persen. “B50 ini merupakan hasil besar untuk rakyat,” ujarnya.
Program Mandatori B50 mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam bahan bakar minyak jenis solar. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM, meningkatkan nilai tambah minyak sawit, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Sebelum diterapkan, B50 telah melalui pengujian pada enam sektor pengguna mesin diesel, yakni otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, dan kereta api.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan implementasi B50 mampu menghemat devisa negara hingga sekitar Rp170 triliun karena berkurangnya kebutuhan impor solar.
“Dengan implementasi B50 itu ternyata, Bapak Presiden, Rp170 triliun. Jadi dari B40 ke B50, kita bisa menahan devisa kita Rp170 triliun,” ujar Bahlil.
Nilai penghematan tersebut meningkat dibandingkan penerapan mandatori B40 yang sebelumnya mampu menghemat devisa sebesar Rp133,3 triliun.
Selain menghemat devisa, penerapan B50 diproyeksikan meningkatkan nilai tambah industri CPO dari Rp20,92 triliun menjadi sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton CO₂ pada 2026.
Bahlil juga memastikan Indonesia kini tidak lagi mengimpor solar setelah Program Mandatori B50 mulai diterapkan.
“Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali,” katanya.
Ia menjelaskan konsumsi solar nasional mencapai sekitar 38 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun. Sebelumnya, Indonesia masih mengimpor sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter solar setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Awalnya, kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Kini Indonesia tidak lagi mengimpor solar,” ujar Bahlil.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
