KAB. BOGOR, Lingkar.news – Presiden Prabowo Subianto mengungkap persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketidaksinkronan antarinstansi pemerintahan menjadi salah satu alasan pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI).
Menurut Prabowo, URI disiapkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas SDM pemerintahan sekaligus menyiapkan calon pemimpin dan administrator negara berdasarkan kemampuan serta sistem merit.
“Kita harus memperbaiki semua institusi kita. Kalau ada ketidaksinkronan antara lembaga dan ada gap yang Anda katakan, ya itu tantangan kita. Itu harus kita perbaiki,” kata Prabowo dalam wawancara khusus bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa nasional di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026).
Prabowo mengatakan pembenahan institusi tidak cukup dilakukan melalui perubahan struktur. Pemerintah juga perlu memperbaiki proses rekrutmen, evaluasi, pembinaan, dan persiapan SDM yang bekerja di dalamnya.
“Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia,” ujarnya.
URI dirancang memiliki sejumlah lembaga yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan. Salah satunya Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang menurut Prabowo akan diperbarui dan ditempatkan dalam ekosistem URI.
“URI ini nanti akan punya lembaga-lembaga, antara lain LAN. Lembaga Administrasi Negara ini mau kita revamp di bawah URI,” kata Prabowo.
Prabowo menilai LAN pada awal pembentukannya memiliki tujuan untuk menyiapkan administrator negara yang kompeten. Namun, menurut dia, dalam perkembangannya pendidikan di LAN cenderung menjadi formalitas untuk memenuhi persyaratan karier birokrasi.
“Dulu Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno) juga sudah mau mengacu ke situ, jadi dibentuklah LAN. Tapi lama-lama LAN pun juga jadi formalitas. Itu hanya untuk karier. Nah, ini saya mau perbaiki dan ini sudah kita lakukan,” tegasnya.
Prabowo kemudian merujuk model pendidikan administrator publik di Prancis melalui École Nationale d’Administration (ENA). Ia mengatakan lembaga pendidikan bagi administrator negara harus menerapkan seleksi ketat dan sistem merit.
Melalui URI, pemerintah juga akan menjaring lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi untuk disiapkan mengisi kebutuhan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan.
“Kita testing yang terbaik dari setiap lulusan semua universitas. Tiap tahun, IQ yang tertinggi itu yang kita kumpulkan dan ini yang akan kita siapkan di situ, jadi ini salah satu upaya kita,” kata Prabowo.
Selain menyiapkan administrator negara, URI dirancang mencakup pendidikan khusus bagi calon pejabat pemerintahan. Prabowo menyebut kemungkinan pembentukan Akademi Gubernur, Akademi Bupati, hingga Akademi Direktur Jenderal (Dirjen).
“Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan sebagainya mungkin di bawah URI juga. Dan juga mungkin Akademi Dirjen. Sebelum dia masuk jabatan harus digembleng,” ujarnya.
Menurut Prabowo, pendidikan sebelum menduduki jabatan strategis diperlukan agar pejabat memiliki kemampuan kepemimpinan, administrasi, dan kesiapan menjalankan tugas. Ia juga menekankan pentingnya integritas serta kemampuan bekerja selaras dengan kebijakan pemerintah.
Prabowo juga menegaskan tidak boleh ada pejabat birokrasi yang merasa tidak dapat dievaluasi atau ditindak.
“Kita harus berani, dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable. Kemarin-kemarin ada, entah dia sinkron sama menteri, penguasa, dan sebagainya, ada dirjen yang tidak bisa disentuh,” kata Prabowo.
Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga menyinggung birokrat yang telah bekerja puluhan tahun di suatu kementerian dan menguasai seluk-beluk institusi. Menurut dia, pengalaman panjang tersebut dapat menjadi persoalan apabila tidak diikuti akuntabilitas dan keselarasan dengan kepemimpinan pemerintah.
Prabowo menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena “deep state” dan menggambarkan oknum birokrat yang tidak mau diatur sebagai “raja kecil” di dalam institusinya.
“Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil,” ujarnya.
Ia menjelaskan pemimpin politik memiliki batas masa jabatan, sedangkan aparatur sipil negara dapat bekerja selama puluhan tahun di kementerian yang sama.
“Pemimpin politik maksimal lima tahun. Kalau PNS, birokrat ini, dia bisa 20 tahun di kementerian itu dan dia mengerti seluk-beluknya,” kata Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menegaskan persoalan tersebut tidak terjadi pada seluruh aparatur negara. Ia menyebut masalah yang disorotnya berkaitan dengan oknum dan sistem yang membuat koordinasi antarkementerian dan lembaga tidak berjalan optimal.
“Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar,” kata Presiden.
Jurnalis: Hms
Editor: Basuki
