SURABAYA, Lingkar.news – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu mulai awal April 2026 guna efisiensi energi dan menjaga produktivitas.
“Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Rabu (25/3/2026).
WFH Bukan Pelonggaran Kerja
Khofifah menegaskan bahwa penerapan WFH bukan bentuk pelonggaran kerja, melainkan mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, serta produktivitas tinggi dari seluruh ASN.
“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ujarnya.
Alasan Memilih WFH dan Hari Rabu
Ia menjelaskan WFH dipilih dibandingkan Work From Anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif menjaga produktivitas ASN, sekaligus memungkinkan dukungan keluarga dalam memantau pelaksanaan kerja dari rumah.
Selain itu, hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan WFH karena dianggap ideal dalam menjaga ritme kerja dan menekan potensi peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Berdasarkan perhitungan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari, sehingga skema WFH satu hari dalam sepekan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi energi.
“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan libur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan long weekend,” katanya.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan Optimal
Gubernur menegaskan kebijakan ini tidak boleh mengurangi kualitas layanan publik, dengan pengawasan ketat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terhadap kehadiran dan kinerja ASN.
“Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan,” tegasnya.
Ia menambahkan momentum Idulfitri menjadi titik awal memperkuat soliditas, solidaritas, serta komitmen ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Seluruh jajaran ASN harus kembali bekerja dengan kualitas yang lebih baik, lebih profesional, lebih bertanggung jawab, dan lebih berorientasi pada pelayanan,” tambahnya.
Khofifah juga menekankan ASN sebagai garda terdepan dalam memastikan masyarakat merasa aman, terlayani, dan diperhatikan oleh negara.
“Tidak boleh ada penurunan ritme kerja pascalibur. Hari pertama ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan dalam satu minggu ke depan seluruh layanan publik kembali berjalan 100 persen normal tanpa adanya penumpukan layanan.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
