JEMBER, Lingkar.news – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yang memobilisasi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) data warga kategori Desil 1 mendapat dukungan dari DPRD Jember.
Anggota Komisi A DPRD Jember dari Fraksi Partai Gerindra, Edo Rahmanta, menilai langkah tersebut tepat untuk memperbarui data kesejahteraan sosial agar lebih akurat.
Menurutnya, keterlibatan ASN dalam proses verval tidak hanya meningkatkan kualitas data, tetapi juga membuka wawasan aparatur terhadap kondisi riil masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
“Kami dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember sangat sepakat dengan melibatkan ASN dalam verval untuk memperbarui data kesejahteraan sosial, utamanya Desil 1 sampai 3. Agar seluruh ASN yang notabene banyak tinggal di kota bisa mengetahui kondisi masyarakat Jember hingga ke pelosok desa,” ujarnya.
Baca juga: 22 Ribu ASN Jember Diterjunkan Verval Data Kemiskinan, Sentuh Langsung Kondisi Warga
Edo menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap memperhatikan jam kerja ASN agar tidak mengganggu tugas utama sebagai pelayan publik.
“Yang penting hal tersebut tidak mengganggu jam kerja dari ASN,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan pendataan di tingkat bawah yang selama ini dinilai belum merata. Edo mengaku menerima laporan masyarakat terkait adanya penilaian yang dianggap tidak objektif.
“Kami juga pernah mendengar dari masyarakat bahwa penilaian terhadap warga miskin di tingkat bawah belum merata, bahkan terkadang masih tebang pilih. Harapannya, dengan melibatkan ASN, hal tersebut tidak terjadi lagi,” ungkapnya.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Edo mengingatkan Pemkab Jember agar tetap memperhatikan beban kerja ASN yang menjalankan tugas verval di luar jam kerja.
DPRD menilai perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah karena tugas tersebut bukan bagian dari pekerjaan utama ASN.
“Perlu diperhatikan juga bahwa ASN bekerja di luar jam kerjanya, sehingga perlu ada perhatian dari pemerintah kabupaten. Apalagi tugas ini bukan tugas utama mereka, jadi perlu ada sinkronisasi dengan dinas atau lembaga terkait,” pungkasnya.
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Basuki
