SURABAYA, Lingkar.news – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan pergantian 13 kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam setahun terakhir. Menurutnya, pergantian dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan pencapaian target.
Eri mengatakan setiap kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab memastikan program yang dijalankan menghasilkan output dan outcome sesuai target yang telah ditetapkan.
“Pergantian tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja serta pencapaian target yang telah ditetapkan,” kata Eri dalam keterangannya di Surabaya, Rabu (7/10/2026).
Ia menegaskan pergantian kepala perangkat daerah bukan didasarkan pada faktor suka atau tidak suka. Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil pekerjaan dan capaian yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah.
“Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu satu tahun,” katanya.
Menurut Eri, kepala daerah memiliki tanggung jawab menggerakkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat agar pembangunan berjalan sesuai sasaran.
Ia mengibaratkan kepala daerah sebagai pemimpin orkestra yang harus mampu mengarahkan seluruh elemen untuk bergerak bersama.
“Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka sama hari ini, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri,” ujarnya.
Sejalan dengan penekanan terhadap capaian kerja, Pemkot Surabaya juga mengubah pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Pelayanan tidak lagi hanya berpusat di kantor pemerintahan, tetapi diarahkan lebih dekat dengan masyarakat melalui balai RW.
Kebijakan penempatan ASN di balai RW mulai diterapkan pada Oktober 2026 untuk mendekatkan aparatur dengan warga dan persoalan yang dihadapi di tingkat lingkungan.
“Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita. Kami tidak bekerja lagi di kantor, tapi pegawai negeri sipil (PNS) kami dan ASN bekerjanya di balai RW. Kenapa? Karena harus dekat dengan rakyatnya, masyarakatnya. Sehingga, bekerja di sana. Maka itu yang kita lakukan di Kota Surabaya,” kata Eri.
Ia menjelaskan, pelayanan publik di Surabaya dirancang berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia. Pendekatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan bentuk pelayanan yang dibutuhkan warga.
“Pelayanan publik di Surabaya itu kita lakukan mulai masyarakat Surabaya hamil sampai dengan di usia tua. Di situlah kita tentukan pelayanan publik apa yang akan kita lakukan,” tutur Eri.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki
