GRESIK, Lingkar.news – Upaya melindungi pekerja migran Indonesia tidak cukup dilakukan ketika persoalan sudah terjadi di luar negeri. Perlindungan harus dimulai sejak dari desa, dari keluarga, dan dari lingkungan terdekat tempat para calon pekerja migran berasal.
Pesan itulah yang mengemuka dalam Lokakarya Multi-Stakeholder Forum (MSF) Kabupaten Gresik yang diselenggarakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Lakpesdam PBNU dan GIZ di Hotel Santika Gresik, Jumat (12/6/2026).
Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah, BP3MI Jawa Timur, DPRD Kabupaten Gresik, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, komunitas migran, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi lintas sektor ini bertujuan untuk menyusun langkah bersama memperkuat perlindungan pekerja migran di tingkat lokal.
Lokakarya dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Zainul Arifin, Pengurus Lakpesdam PBNU Achmad Maftuchan, dan Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI M. Fachri.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI M. Fachri menegaskan bahwa negara perlu melakukan transformasi pendekatan perlindungan pekerja migran, dari yang selama ini berfokus pada penanganan kasus menjadi pencegahan sejak awal proses migrasi.
“Desa adalah pihak pertama yang mengetahui adanya perekrutan ilegal, memahami kondisi keluarga pekerja migran, dan melihat berbagai kerentanan yang muncul sebelum keberangkatan. Karena itu desa harus menjadi benteng pertama negara dalam melindungi warganya,” ujar Fachri.
Ia menjelaskan bahwa tingginya angka migrasi nonprosedural masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Gresik. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan risiko eksploitasi dan perdagangan orang, tetapi juga memunculkan persoalan sosial yang berdampak langsung pada keluarga yang ditinggalkan.
Menurutnya, perlindungan pekerja migran tidak dapat dipisahkan dari perlindungan keluarga. Anak-anak pekerja migran kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari risiko putus sekolah, masalah kesehatan, persoalan identitas hukum, hingga kerentanan sosial lainnya.
Oleh karena itu, kebijakan pelindungan PMI harus dipahami sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga secara menyeluruh.
Melalui forum ini, para peserta mendiskusikan berbagai praktik baik, tantangan koordinasi, serta langkah-langkah kolaboratif untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja migran di Kabupaten Gresik.
Salah satu agenda utama adalah pembentukan Multi-Stakeholder Forum (MSF) sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang akan menghubungkan pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas migran dalam satu mekanisme kerja bersama.
Forum tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi kebijakan, mempercepat penanganan berbagai persoalan pekerja migran, serta memastikan layanan perlindungan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
KP2MI juga mendorong penguatan Program Desa Migran EMAS sebagai model perlindungan berbasis komunitas yang tidak hanya berfokus pada migrasi aman, tetapi juga pada penguatan ekonomi keluarga, literasi keuangan, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Pemerintah Kabupaten Gresik dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk mengembangkan model perlindungan tersebut. Kolaborasi yang telah dibangun antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan berbagai unsur masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
Melalui pembentukan Multi-Stakeholder Forum dan penguatan Desa Migran EMAS, KP2MI berharap Gresik dapat menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam membangun ekosistem perlindungan pekerja migran yang berpusat pada masyarakat.
“Ketika desa kuat, keluarga terlindungi. Ketika keluarga terlindungi, pekerja migran dapat bekerja dengan aman dan produktif. Inilah arah besar yang sedang kita bangun bersama, yaitu menghadirkan migrasi yang aman, keluarga yang sejahtera, dan masa depan yang lebih baik bagi bangsa,” tutup Fachri.
Jurnalis: Hms
Editor: Basuki
