BANYUWANGI, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, memanfaatkan momentum Peringatan Hari Anak Internasional 2023 untuk menerima masukan dari kalangan terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengemukakan bahwa Peringatan Hari Anak Internasional yang dilaksanakan tiap 20 November menjadi momentum baik dengan menggelar rembug anak dan perempuan. Hasil dari forum itu menjadi pertimbangan pemerintah daerah setempat dalam menyusun program kerja ke depan.
“Anak-anak selama ini hanya menjadi objek, tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga banyak kebijakan yang kemudian tidak sepenuhnya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, kami ingin mendengar langsung usulan mereka,” kata Bupati Ipuk di Banyuwangi, Jatim pada Selasa, 21 November 2023.
Dalam kegiatan rembug anak itu, lanjut dia, dihasilkan sejumlah usulan dari diskusi oleh sejumlah pelajar setingkat SMP dan SMA se-Banyuwangi.
Sementara itu, Ketua Forum Anak Banyuwangi Nabila Patricia Elita menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil rembug anak dan perempuan. Ada enam klaster yang dibahas, mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.
“Kami menginginkan layanan yang inklusif untuk anak-anak, khususnya bagi penyandang disabilitas. Kami juga berharap akan adanya Children Center yang menjadi ruang kreatif dan rekreatif bagi anak-anak Banyuwangi,” kata siswi SMAN 1 Glagah itu.
Selain Rembug Anak, pada rangkaian kegiatan Peringatan Hari Anak Internasional juga diselenggarakan rembug perempuan. Rembug ini diikuti berbagai organisasi perempuan di Banyuwangi, seperti Muslimat, Fatayat, Aisyatul Naisyiyah dan sejumlah ormas perempuan berbasis agama, ada juga PKK, aktivis perempuan hingga akademisi perempuan.
Rembug Perempuan sendiri membahas seputar keluarga, kesehatan, sosial, ekonomi hingga infrastruktur. Dalam sejumlah rekomendasinya, rembug ini banyak menyoroti tentang pelibatan perempuan di lingkup pemerintahan desa.
Pemberdayaan perempuan harus dimulai dari level desa, dia antaranya dengan penganggaran yang lebih berpihak pada kaum perempuan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspotondo menyampaikan sebagian rekomendasi tersebut sedikit banyak telah diserap dalam program kerja Pemkab Banyuwangi.
“Tentu saja masih ada sejumlah keterbatasan, namun dengan rekomendasi ini akan semakin mendorong kami untuk terus mengoptimalkan,” ujarnya. (Lingkar Network | Anta – Lingkar.news)
