GRESIK, Lingkar.news – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Gresik menyiapkan anggaran sekitar Rp76,022 miliar untuk pengadaan tanah dalam rencana pelebaran Jalan Raya Menganti-Lakarsantri hingga perbatasan Surabaya. Penganggaran tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga 2030.
Rencana pengadaan tanah tersebut dibahas dalam Ekspose Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kantor ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, Senin (14/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman mengatakan kebutuhan anggaran pengadaan tanah cukup besar sehingga pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tahapan yang telah direncanakan.
“Anggarannya memang besar. Karena itu kita tuntaskan step by step sesuai kemampuan anggaran dan tahapan yang sudah direncanakan,” ujar Sekda Washil.
Dari total kebutuhan sekitar Rp76,022 miliar tersebut, anggaran yang tersedia pada tahun ini sekitar Rp6 miliar. Pemkab Gresik selanjutnya menyiapkan penganggaran secara bertahap hingga 2030.
Pelebaran jalan tersebut mencakup koridor sepanjang sekitar lima kilometer hingga perbatasan Surabaya. Lebar jalan yang direncanakan bervariasi, antara 8,5 meter hingga 11 meter.
Sejumlah segmen akan dikembangkan dengan lebar berbeda, yakni sekitar 11 meter untuk ruas Menganti-Lakarsantri, 8,5 meter untuk Menganti-Kepatihan, dan tujuh meter untuk Menganti-Banjaran.
Berdasarkan identifikasi awal, terdapat ratusan bidang tanah yang berpotensi terdampak. Rinciannya, 93 bidang pada ruas Menganti-Lakarsantri, 177 bidang di Kepatihan, 67 bidang di Desa Setro, dan 297 bidang di Desa Laban.
Pelebaran Jalan Raya Menganti-Larasanti Jadi Salah Satu Fokus Pemkab Gresik
Sekda Washil mengatakan pelebaran Jalan Menganti-Lakarsantri menjadi salah satu fokus Pemkab Gresik dalam memperkuat konektivitas dengan Surabaya. Ruas tersebut dinilai strategis bagi mobilitas warga Gresik yang bekerja dan beraktivitas di Surabaya maupun wilayah sekitarnya.
“Ruas Menganti menuju Lakarsantri ini menjadi salah satu fokus kita untuk diselesaikan. Harapannya, akses antara Gresik dan Surabaya semakin baik dan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan lebih lancar,” ujar Sekda Washil.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Dony Novantoro, mengatakan tahapan berikutnya perlu memastikan kembali data bidang, batas tanah, serta kondisi masing-masing bidang.
Menurut Dony, langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi bidang yang hanya terdampak sebagian maupun lahan yang tersisa setelah pelepasan.
“Yang perlu diperhatikan bukan hanya jumlah bidang, tetapi juga batas-batas dan kondisi bidang yang terdampak. Ada kemungkinan bidang yang hanya terdampak sebagian, sehingga perlu diantisipasi sejak awal,” tutur Dony.
Dony menambahkan, komponen biaya operasional dan kemungkinan persoalan hukum dalam proses pengadaan tanah juga perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan.
Proses pengadaan tanah saat ini telah memasuki tahapan persiapan. Sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan sejak awal Juli 2026 dan sejauh ini berlangsung kondusif.
Pelebaran Jalan Menganti-Lakarsantri diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarkawasan sekaligus meningkatkan akses mobilitas masyarakat antara Gresik dan Surabaya.
Penulis: HMS
Editor: Redaksi
