LUMAJANG, Lingkar.news – Tanggul Kebondeli dalam kondisi kritis akibat lahar hujan Gunung Semeru mengancam permukiman warga di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang.
Tanggul sepanjang dua kilometer di Desa Sumberwuluh, Kecamata Candipuro itu rusak parah sekitar 300 meter akibat terjangan lahar dingin pada April 2025, sehingga mengancam keselamatan 272 kepala keluarga dengan 1.027 jiwa dan lahan pertanian seluas 165 hektare.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan percepatan perbaikan tanggul Kebondeli yang rusak akibat lahar hujan Gunung Semeru.
“Kami tidak tinggal diam. Saya sudah instruksikan agar tim teknis turun ke lapangan dengan target tiga bulan tanggul bisa diperkuat secara permanen,” kata Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang, Senin, 26 Mei 2025.
Khofifah mengatakan pemprov akan mengawal penuh penanganan darurat perbaikan tanggul melalui Dinas Pekerjaan Umum Jatim.
Menurutnya percepatan perbaikan tanggul itu untuk menghindari dampak berlapis, seperti area persawahan yang rawan terkena banjir lahar dingin serta kawasan permukiman warga.
“Pentingnya percepatan perbaikan, meski saat ini terkendala cuaca yang tidak menentu. Saya berharap kondisi membaik sehingga pengerjaan dapat rampung dalam waktu tiga bulan,” tuturnya.
Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,5 miliar untuk perbaikan tanggul yang saat ini berada dalam kondisi kritis karena kerusakan tanggul sepanjang 280 meter di sisi utama dan tanggul pengarah lainnya berpotensi mengancam permukiman dan lahan pertanian masyarakat.
“Kalau tanggul itu tidak segera dibangun, sawah juga pasti akan terdampak. Rumah warga pun menjadi rawan terhadap kemungkinan terjadinya luberan lahar susulan, sehingga dampaknya sangat luas, dan itu menjadi tanggung jawab bersama,” kata Khofifah.
Sementara Bupati Lumajang Indah Amperawati mengapresiasi gerak cepat Pemprov Jatim dan kunjungan Gubernur Khofifah menjadi bukti sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam menghadapi tantangan infrastruktur, terutama di wilayah rawan bencana seperti Lumajang.
“Langkah cepat tersebut sangat berarti bagi masyarakat sekitar yang selama ini hidup dalam kecemasan akibat rusaknya sistem pengendalian air. Pemkab Lumajang pun terus melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk mengajak para pelaku usaha tambang untuk terlibat dalam upaya mitigasi bencana,” tuturnya.
Menurutnya, Pemkab Lumajang tidak bisa bekerja sendiri karena keseimbangan ekosistem dan perlindungan masyarakat adalah tanggung jawab bersama, termasuk para pelaku tambang yang beroperasi di wilayah aliran lahar dingin Gunung Semeru.
“Saya mendorong mereka untuk ambil bagian dalam memperbaiki tanggul dan mendukung penyudetan sungai. Itu bukan hanya soal tanggul, namun soal kepemimpinan kolektif, gotong royong, dan upaya melindungi masa depan masyarakat Lumajang dari risiko bencana,” katanya.
Jurnalis: Antara
Editor: Ulfa Puspa
