JAKARTA, Lingkar.news – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menanggapi isu yang ramai di media sosial terkait dugaan kandungan minyak babi dalam nampan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi di Tiongkok (China).
Hasan menegaskan bahwa hal tersebut bisa dibuktikan melalui uji laboratorium resmi.
Ia juga menyatakan informasi yang beredar di publik sebaiknya tidak langsung dipercaya tanpa proses verifikasi dari lembaga yang berwenang.
“Kalau pembuktian, misalnya soal nampan itu, nanti kan bisa diujilah. Nampannya begitu sampai di sini, bisa diuji di BPOM, juga bisa diuji di laboratorium independen, benar nggak begitu?” katanya dalam acara Bincang Santai yang digelar di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Agustus 2025.
Hasan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi yang sensitif, terutama yang berkaitan dengan kehalalan produk, agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Jadi, itu pentingnya kita tidak gampang termakan isu yang sensitif, dan itu kan perlu diperiksa,” ujarnya.
Isu mengenai kehalalan nampan MBG sebelumnya mencuat setelah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) mendesak pemerintah untuk menjamin bahwa peralatan makan dalam program nasional tersebut aman, sehat, dan halal.
Ketua Umum PP IPNU, Muhammad Agil Nuruz Zaman, menyampaikan kekhawatiran terkait penggunaan produk impor yang dinilai rawan dari sisi kualitas dan standar kehalalan.
IPNU mendorong agar produksi nampan MBG diserahkan kepada pelaku industri dalam negeri yang menggunakan bahan yang telah sesuai standar halal nasional.
Sementara itu, Pengurus PP IPNU, Ahmad Muzakki Wafa, menginformasikan bahwa pihaknya telah mengambil dua sampel nampan impor asal Tiongkok dan tengah melakukan pengujian di laboratorium PT Sucofindo.
Uji laboratorium tersebut dilakukan menyusul dugaan penggunaan pelumas berbasis hewani dalam proses pencetakan nampan, yang dikhawatirkan mengandung unsur haram bagi umat Muslim. Sebagai pembanding, produsen lokal disebut memakai pelumas berbasis nabati yang lebih sesuai dengan standar halal.
IPNU berharap hasil uji laboratorium yang diperkirakan keluar dalam satu hingga dua hari mendatang dapat menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk mendorong pemakaian produk dalam negeri yang dinilai lebih aman secara kualitas dan kehalalan.
Jurnalis: Anta
Editor: Rosyid
